Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

Dewan Baru Disibukkan Bahas Tatib

07 September 2019, 09: 15: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto

Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto (ilustrasi)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Fungsi pengawasan pada dewan di Kabupaten Mojokerto belum berjalan dengan baik. Menyusul, hingga kini, kalangan wakil rakyat masih disibukkan dengan urusan penyusunan tata tertib (tatib) dewan.

Sedianya, tugas pokok fungsi DPRD adalah terkait pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Untuk sekarang ini, fungsi yang paling urgen adalah pengawasan. Namun, hal itu belum bisa dilakukan karena struktur di dewan belum juga rampung.

Sekarang ini, mereka masih menyentuh penyusunan tata tertib dewan. Dalam penyusunannya, telah dibentuk tim penyusun, terdiri dari puluhan anggota dewan.

Sedangkan, fungsi pengawasan bisa berjalan bila struktur kelembagaan dewan telah komplet. Yakni, terpenuhinya badan-badan dan komisi-komisi dalam alat kelengkapan dewan. Untuk menetapkan alat kelengkapan dewan rupanya juga tak bisa langsung dibentuk begitu saja.Yang utama adalah telah terbentuknya pimpinan dewan definitif.

Mereka yang nantinya menetapkan jajaran dewan dalam struktur alat kelengkapan.esnya, proses penetapan pimpinan dewan sendiri belum ada kejelasan. Menyusul, sampai kini rekomendasi dan surat keputusan (SK) penunjukan pimpinan dewan dari parpol belum rampung.

Diketahui, baru ada dua parpol dari empat parpol yang dapat jatah wakilnya di pimpinan dewan. ’’Baru ada dua parpol. PKB dan Partai Demokrat,’’ ujar Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Mardiasih. Ia mengatakan, rekomendasi dan SK penunjukkan pimpinan dewan dari parpol sudah diajukan pimpinan dewan sementara begitu terbentuk.

Namun, hingga kini ada dua parpol lain belum membalas surat pengajuan tersebut. ’’Ya terpaksa menunggu. Karena itu kewenangan internal parpol,’’ tukas Mardiasih. Potensi molornya penetapan pimpinan dewan ini diakui Mardiasih bakal mempengaruhi kinerja dewan itu sendiri. Utamanya, dari sisi fungsi pengawasan. Praktis, program-program pemerintah daerah yang berjalan tanpa pengawasan dewan.

Sejatinya, tidak hanya fungsi pengawasan saja yang tanpa pengawasan. Fungsi penganggaran dan fungsi legislasi tak bakal berjalan bila pimpinan definitif belum terbentuk. Untuk penganggaran, dewan periode 2019-2024 ini masih ada beban pembahasan Rancangan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2020. ’’Untuk legislasi, itu terkait pembahasan perda,’’ pungkas dia.

(mj/fen/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia