Jumat, 06 Dec 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

Panitia Pilkades Bantah Telah Main Mata

07 September 2019, 07: 05: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Empat pengacara bakal calon yang digugurkan mendesak Panitia Pilkades untuk mereview ulang atas penetapan calon, 29 Agustus lalu.

Empat pengacara bakal calon yang digugurkan mendesak Panitia Pilkades untuk mereview ulang atas penetapan calon, 29 Agustus lalu.

PURI, Jawa Pos Radar Mojokerto – Panitia Pilkades Tambakagung, Kecamatan Puri, membantah telah main mata dengan salah satu kandidat hingga meloloskan menjadi salah satu calon. Menurut mereka, penetapan calon sudah melalui prosedur yang ada.

Seperti yang ditegaskan salah satu panitia, Imron. Kasun Tambaksari ini, menerangkan, protes yang dilayangkan Utomo (pendaftar yang gugur), tanpa alasan yang jelas. Semisal, soal waktu penerimaan syarat administrasi berupa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Universitas Mayjen Sungkono.

Sebelumnya, Utomo menegaskan, syarat vital itu diterima panitia di luar tahapan pilkades. Yakni 27 Agustus. Sementara, dalam tahapan pilkades, kelengkapan administrasi harus dipenuhi oleh kandidat pada 9 Agustus. ’’Surat pernyataan dari pendaftar, sudah kita terima tanggal 8 Agustus atau sehari jelang penutupan,’’ jelasnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.

Usai mengantongi surat pernyataan itu, panitia tak tinggal diam. 24 orang panitia akhirnya sepakat melakukan klarifikasi ke pihak kampus. Dan, tepat 27 Agustus atau sehari jelang skoring, pihak kampus mengirimkan jawaban. ’’Jadi, yang kita terima adalah hasil klarifikasi atas kebenaran surat pernyataan,’’ tambah Imron.

Keesokan harinya, usai menerima surat pernyataan kelulusan dari kampus, panitia juga mengklarifikasi secara verbal. Melalui telepon, rektor, dan dekan, sudah memastikan kebenaran surat tersebut.

Lalu bagaimana dengan salah satu kandidat yang berusaha mundur dan tidak dikabulkan panitia?

Pradipta Setyo Widjanarko, panitia pilkades yang lain, menceritakan, Udin Alfatah mengajukan surat pengunduran diri pukul 08.00. Panitia menilai, mundurnya Udin dari kontestasi pilkades sudah kedaluwarsa.  ’’Panitia sudah mengeluarkan surat penetapan paginya. Dan, penetapan yang dilakukan pukul 11.00 di kantor balai desa, hanya sebatas seremonial saja,’’ ungkap dia.

Udin bisa mundur jika dilakukan sebelum proses skoring dilakukan, pada 28 Agustus. ’’Kami sudah prosedural. Kami sangat patuh dan selalu mengacu tatib dan perbup dalam setiap mengeluarkan keputusan,’’ pungkas Imron.

Sementara itu, Camat Puri Nalurita Priswiandini, menambahkan, lolosnya lima kandidat di Tambakagung, Kecamatan Puri, sudah sesuai aturan. ’’Termasuk, SKL yang saat ini masih dipersoalkan. Yang dilakukan panitia menetapkan itu, bukan berlandaskan SKL. Tetapi, karena adanya surat pernyataan dari pihak berwenang,’’ jelasnya.

Panitia, kata dia, sudah melaksanakan sesuai peraturan. Bahkan, setiap mengambil keputusan, sudah berkomunikasi dengan pihak kecamatan hingga kabupaten. ’’Kami melakukan pembinaan secara terus-terusan. Tetapi, semua keputusan ada di panitia,’’ paparnya.

Lalu bagaimana dengan rencana gugatan dan laporan pidana yang akan dilayangkan kandidat yang gugur? Nalurita menerangkan, gugatan hingga laporan pidana atas ketidakpuasan keputusan panitia, sudah menjadi hak warga negara. ’’Kalau tidak puas, silahkan. Itu hak warga negara,’’ pungkasnya.

Sebelumnya ditegaskan, terdapat enam bakal calon di Tambakagung, Kecamatan Puri. Satu di antaranya tumbang. Ia adalah Utomo, kandidat yang sudah dua kali menjadi kades. Ia memperoleh nilai paling buncit dengan total 5 poin saja. Tak puas dengan keputusan panitia, ia pun melakukan manuver dan akan menggugat secara pidana dan perdata. Empat pengacara sudah disiapkan untuk bertarung.

(mj/ron/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia