Rabu, 21 Aug 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Pegang Rekom, DPUPR Wajib Pelototi Galian Jargas di Kawasan Kota

15 Agustus 2019, 00: 40: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Bekas galian jargas di jalanan Kota Mojokerto belum dirapikan. Selain nampak kumuh, juga mengancam pengguna keselamatan jalan.

Bekas galian jargas di jalanan Kota Mojokerto belum dirapikan. Selain nampak kumuh, juga mengancam pengguna keselamatan jalan. (Fendy Hermansyah/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto - Kondisi galian jargas di kota disikapi banyak pihak. Penggalian hingga penutupan galian bagi proyek strategis nasional itu kini wajib mengantongi rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum (DPUPR).

Sebelumnya, keberadaan galian jargas yang sejumlah ruas jalan sempat disentil dewan komisi II DPRD Kota. Menyusul, mencuatnya keluhan warga terhadap praktik penggalian hingga penutupan galian yang dianggap tak rapi. Bahkan, dipandang membahayakan pengguna jalan.

Maklum, jumlah ruas jalan yang disasar galian jargas cukup banyak. Bahkan, jika dihitung puluhan ruas jalan yang dilubangi. Ruas jalan di perkampungan pun disasar. Sebab, sambungan jargas hingga masuk ke rumah penduduk.

Yang disayangkan dewan, praktik penutupan galian terkesan asal-asalan. Lantaran, di bekas galian masih banyak tumpukan tanah. Bahkan, ada pula yang menganga. Sepertti di Suronatan, Magersari. Lubang ditutup warga karena khawatir mencelakai anak-anak kampung setempat.

’’Sekarang sudah ada kesepakatan antarinstansi penyikapi kondisi tersebut,’’ ungkap Any Wijaya, plt kabag Perekonomian Setdakot. Ia mengatakan, ada beberapa catatan yang disetujui pihak pelaksana proyek, PGN, Pemkot, hingga Polresta. Seperti menyangkut penjadwalan penggalian, hingga teknis penutupan serta rekomendasinya.

Setidaknya, kata Any, ada dua catatan penting. Pertama, penggalian yang dilakukan di ruas jalan lingkungan atau jalan kampung yang berupa tanah, paving, atau cor langsung dirapikan pihak kontraktor begitu sambungan rumah (SR) selesai.

Lalu, penggalian yang dilakukan di ruas jalan aspal alias jalan milik pemkot, wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari DPUPR. ’’Perbaikan jalan diakui jika ada tanda tangan berita acara DPUPR. Ini SOP untuk kontraktor jargas,’’ kata Any.

Terkait dengan perbaikan jalan setelah penutupan galian, DPUPR akan melakukan  pengecekan. Kemudian dinilai apakah sudah sesuai dengan standar kelayakan atau belum. ’’Jika sesuai, baru berita acara ditandatangani. Tanpa itu semua kontraktor tidak akan dibayar,’’ tegas Any.

Ditambahkannya, penggalian lubang untuk sambungan jargas tersebut memang akan terkesan lambat. Itu diakui pihak pelaksana. Lantaran, penutupan galian baru dilakukan ketika tidak ada lagi kebocoran pipa. ’’Lama karena harus dipastikan kebocoran 0 persen,’’ tambah perempuan yang juga Kabag Umum ini. 

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia