Rabu, 21 Aug 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Dua Eks Koruptor Ikut Berebut Kursi Kepala Desa Bejijong dan Seduri

13 Agustus 2019, 22: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (jawapos.com for radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2019 tidak hanya diramaikan bacakades bertitel sarjana. Dua mantan koruptor nyatanya juga turut serta dalam perebutan jabatan pimpinan desa selama enam tahun mendatang.

Achmad Rifa’i dan Khoirul Anam, dua mantan pejabat pemkab yang terlibat korupsi ternyata ikut maju sebagai kandidat kades di desa tempat tinggal masing-masing.

Rifa’i mencalonkan diri di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan. Sedangkan Anam mencalonkan diri di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari. Meski pernah dipidana kasus korupsi, tak menghalangi keduanya dalam bertarung memperebutkan kursi kades.

Data yang diterima Jawa Pos Radar Mojokerto, Achmad Rifa’i turut serta mendaftar sebagai bacakades Bejijong bersama 5 orang lainnya. Termasuk Jatmiko, kades incumbent yang sudah dua kali menjabat.

Majunya mantan Kadishub Kabupaten Mojokerto ini setelah ia tak lagi menjadi PNS atau diberhentikan usai terlibat kasus korupsi bangunan subterminal Pohjejer, Kecamatan Gondang tahun 2017 lalu.

Rifa’i divonis ringan oleh majelis hakim dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta serta membayar uang pengganti Rp 380 juta. Dan sejak awal tahun kemarin, pria yang pernah menjabat sebagai Camat Pacet ini bebas dari hukuman.

Sementara Khoirul Anam, mendaftar sebagai bacakades Seduri bersama belasan orang lainnya. Sebelumnya, mantan Sekretaris DLH dan Camat Pungging ini, juga terbukti terlibat kasus pungli. Yakni, pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), dan izin perubahan penggunaan tanah senilai Rp 6 juta tahun 2017 lalu.

Dalam sidang putusan, Anam divonis majelis hakim dengan hukuman satu tahun empat bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Bersama rekannya, Trianto Ghandi, Anam dinyatakan melanggar pasal 11 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 dan terbukti melakukan korupsi.

Menjawab soal pencalonan keduanya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), M. Ardi Sepdianto, saat dikonfirmasi mengaku tidak ada aturan yang mengikat bagi eks koruptor. Dalam Perbup Nomor 19 Tahun 2019, tertuang tentang syarat administrasi bacakades yang pernah terlibat tindak pidana.

Di mana, larangan hanya diberikan bagi bacakades yang pernah diancam hukuman pidana lebih dari lima tahun. Pun demikian dengan jenis tindak pidana, yang tak terbatas pada satu jenis kasus tertentu. Keterangan itu yang tertuang dalam pasal 12 ayat 7 tentang syarat administrasi bacakades.

Pun demikian juga Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri 82/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Kades terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kades.

Dan di kesempatan yang sama, bupati/wali kota langsung memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa sampai masa hukuman berakhir.

’’Pernah terdapat kasus tentang bacakades terlibat korupsi di Ponorogo dan langsung ditanyakan ke Kemendagri. Jawabannya, yang diatur hanya ancaman hukumannya, bukan vonis. Perbup kita juga mengacu pada aturan lebih tinggi, yakni UU dan Permendagri yang sah,’’ ujarnya. 

(mj/far/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia