Rabu, 21 Aug 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Pekerja Proyek Rusunawa Tinggalkan Utang Rp 36 Juta di Warung dan Kos

09 Agustus 2019, 20: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Pedagang warung menunjukkan catatan bon pekerja proyek rusunawa yang belum terbayar.

Pedagang warung menunjukkan catatan bon pekerja proyek rusunawa yang belum terbayar. (Rizal Amrulloh/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sejumlah pemilik warung di sekitar rumah susun sewa sederhana (rusunawa) Kota Mojokerto mengeluhkan piutang yang tak kunjung dibayar oleh pelaksana proyek.

Tak tanggung-tanggung, tunggakan uang makan dan sewa kos itu mencapai puluhan juta rupiah. Tanggungan utang tersebut sebenarnya terjadi sejak periode April-Juni lalu. Tepatnya saat masih berlangsungnya proses finishing di tower empat lantai di Jalan Cinde Baru VIII, Kelurahan/Kecamatan Prajurit Kulon itu.

Namun, saat proyek fisik itu rampung, pihak pelaksana maupun pekerja proyek pergi tanpa melunasi utang dengan total Rp 36 juta. Salah satu tunggakan itu dialami di warung milik Susiati, 37. Dia mengaku terbebani utang dari pekerja proyek rusunawa mencapai Rp 8,5 juta.

Menurutnya, jumlah tersebut berasal dari total uang makan dan minum selama April-Juni. ’’Yang belum dibayar tiga bulan,’’ terangnya. Warga Kelurahan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto ini, menjelaskan, dirinya melayani kebutuhan konsumsi pekerja proyek sejak proses awal pembangunan rusunawa pertangahan tahun lalu.

Sejak saat itu, dia memang tidak dibayar secara tunai. Pasalnya, ada seseorang yang mengaku bertanggung jawab melunasinya. Susiati pun tidak menaruh curiga sebelumnya. Sebab, tanggungan utang pada saat itu memang dilunasi secara bertahap.

Namun, berbeda dengan saat pelaksanaan finishing yang dilakukan mulai triwulan 2019 lalu. Karena pembayarannya mulai tersendat. ’’Lama kelamaam kok (bayarnya) macet,’’ tandasnya.

Bahkan, piutang itu terus menumpuk hingga tahapan proyek rusunawa rampung Juli lalu. Baik pelaksana maupun pekerja proyek pergi tanpa bertanggung jawab melunasi tunggakan kepada pemilik warung.

Dia sempat menanyakan kepada pihak pelaksana proyek dan dijanjikan untuk dilunasi. Namun, sampai tiga bulan pasca meninggalkan rusunawa, dia belum mendapat kejelasan. ’’Hanya menjanjikan segera membayar semua. Saya dikasih nomornya (pelaksana proyek), tapi saat dihubungi tidak pernah ada jawaban,’’ tandasnya.

Nasib yang sama juga dialami pemilik warung lainnya, Suparmi. Warga Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon ini, juga harus menanggung beban utang dari para pekerja proyek rusunawa. Bahkan, jumlahnya menembus Rp 15 juta. ’’Sejak bulan empat sampai saat ini belum juga dibayar,’’ ujarnya.

Awalnya, dia membuka warung atas permintaan pelaksana proyek. Perempuan berusia 49 tahun ini, mengaku diberi modal awal Rp 1 juta untuk melayani kebutuhan konsumsi pekerja selama proses pembangunan.

Mulanya pembayaran berjalan lancar meski menunggak hingga jutaan rupiah. Namun, uang tunggakan para pekerja sejak April tidak lagi dibayar hingga kini. ’’Saat ini pekerjanya sudah tidak ada, mereka meninggalkan lokasi proyek sejak malam takbir (Juni),’’ tambahnya.

Sebagai jaminan, dia mengaku, diberi uang Rp 2 juta dan satu unit motor Suzuki Satria F150. Namun, kendaraan bermotor itu tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB). ’’Hanya STNK saja, sekarang saya taruh di rumah,’’ sambungnya.

Selain Susiati dan Suparmi, masih terdapat satu warung dan dua rumah kos yang juga mengalami hal yang sama. Secara keseluruhan, uang makan dan sewa kos yang belum terbayar mencapai kurang lebih Rp 36 juta.

Merasa dirugikan, Kamis (8/8) kemarin mereka sempat melakukan aksi di depan rusunawa. Para pemilik warung dan rumah kos itu meminta pemkot untuk membantu menyelesaikan tagihan yang ngendon kepada pelaksana proyek rusunawa.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto Hatta Amrulloh saat dikonfirmasi, menyatakan, seluruh pelaksanaan proyek pembangunan rusunawa di luar kewenangan pemkot. Pasalnya, pembangunan gedung empat lantai itu langsung dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Meski demikian, kata Hatta, pemkot akan mengupayakan keluhan pemilik warung dan dan rumah kos kepada pelaksana proyek. ’’Sudah kita sampaikan kepada pihak pelaksana proyek (rusunawa). Karena yang dirugikan ini adalah warga kota,’’ ujarnya.

Proyek rusunawa merupakan tanggung jawab dari PT Mina Fajar Abadi. Setelah dilakukan konfirmasi, persoalan piutang akan dijanjikan dengan dana jaminan pekerjaan pemeliharaan yang turun sebesar Rp 1 miliar lebih. ’’Sudah ada langkah solutifnya Yang mempekerjakan akan bertanggung jawab. Kita upayakan agar tidak ada yang dirugikan,’’ pungkasnya.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia