Sabtu, 21 Sep 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Pemkab Ogah Revisi Perbup Aturan Pilkades Serentak 2019, Ini Alasannya

07 Agustus 2019, 18: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

AKP Kabupaten Mojokerto saat mengikuti rapat dengar pendapat di gedung DPRD, Senin (5/8).

AKP Kabupaten Mojokerto saat mengikuti rapat dengar pendapat di gedung DPRD, Senin (5/8). (Sofan Kurniawan/radarmojokerto/id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemerintah Kabupaten Mojokerto ogah merevisi aturan pilkades di tengah jalan. Selain disebabkan unsur yuridis, ancaman gangguan keamanan juga menjadi pertimbangan yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Hal itu muncul saat rapat koordinasi yang dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), TNI/Polri dan panitia pilkades di ruang DPMD, kemarin. ’’Kesimpulannya, tetap mengacu Perbup 19 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pilkades,’’ ungkap kepala DPMD, Ardi Sepdianto.

Ditegaskan Ardi, dalam pertemuan yang juga dihadiri Kabag Hukum Setdakab Mojokerto, seluruh camat, TNI dan kepolisian itu menganalisa dampak keamanan jika terjadi perubahan. Justru, keamanan akan jauh lebih kondusif jika pemda konsisten dengan aturan yang telah dijalankan selama ini.

Analisa itu disebabkan minimnya desa dengan kandidat lebih dari 5 orang. Dari data disebutkan, dari 252 desa yang akan menggelar pilkades serentak, hanya 38 desa yang memiliki jumlah kandidat lebih dari 5 orang. Itu pun tak seluruhnya menggugurkan petahana. ’’Dan, dengan aturan ini, petahana juga masih dominan terakomodir. Tidak semua gugur,’’ tambah Ardi.

Gugurnya para kades incumbent, disebabkan oleh usia yang sudah menua. Ardi menilai, penilaian dari unsur usia bukan sekadarnya. Melainkan sudah dipertimbangkan secara matang. Di antaranya, usia muda dengan bobot nilai tinggi karena untuk menghadapi zaman modern saat ini. ’’Usia muda itu energik. Inovatif. Anak muda tidak bisa dipandang sebelah mata,’’ ungkapnya.

Untuk itu, kata dia, munculnya skoring dari sisi usia, sudah dipertimbangan perumus secara detail. Karena, saat ini, kepala desa tak hanya dituntut pandai bermain politik. Namun, kades masa kini harus melakukan inovasi, hingga proses administrasi.

Ardi mengaku heran dengan munculnya gejolak dalam pilkades serentak kali ini. Karena, Perbup Nomor 19 Tahun 2019 ini hanya sebagai revisi atas Perbup Nomor 8 Tahun 2016 silam. Pun pemkab sudah pernah menggelar pilkades serentak di 29 desa, tahun 2016 lalu.

Berbagai protes yang telah muncul dalam momen pilkades kali ini, dipastikan Ardi akan menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan perbup nanti. ’’Itu pasti. Semua akan kami evaluasi dan bahan perbaikan untuk pilkades ke depan,’’ pungkasnya.

Sementara itu, pengamat hukum, Anam Anis, SH menegaskan, aturan dibuat untuk memberikan keadilan bagi semua orang. Karena, di depan hukum, semua sama. Untuk itu, aturan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dan tak diperbolehkan diskriminatif.

Namun, ia sepakat jika perubahan perbup tentang petunjuk pelaksaan pilkades ini memperhatikan sejumlah sisi. Terutama sisi stabilitas keamanan. ’’Semua unsur harus menjadi pertimbangan. Terutama unsur keadilan. Karena, aturan itu untuk melindungi semuanya,’’ pungkas dia. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia