Jumat, 06 Dec 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Dewan Bakal Keluarkan Rekom Revisi Terkait Aturan Pilkades Serentak

07 Agustus 2019, 04: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Kades Gemekan Muji Suyanto menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan saat hearing aturan pilkades serentak di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.

Kades Gemekan Muji Suyanto menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan saat hearing aturan pilkades serentak di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto. (Sofan Kurniawan/radarmojokerto/id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Dewan bakal mengeluarkan rekomendasi yang mendorong revisi juklak-juknis pilkades serentak 2019. Itu setelah dewan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten di gedung dewan.

’’Sesegera mungkin kami kirim rekomendasi ke pemkab,’’ ungkap Khusairin, ketua Komisi I DPRD Kabupaten, kepada sejumlah awak media selepas RDP. Ia mengatakan, sebelumnya akan membuat surat tertulis dan mengirimkan hasil laporan RDP kepada pimpinan dewan. Kemudian, sedianya rekomendasi akan dikirim ke eksekutif.

Dikatakannya, rekomendasi itu terkait revisi ketentuan pada perbup tentang petunjuk dan pelaksanaan pilkades serentak 2019. Utamanya, soal aturan main seleksi tambahan. Karena kandidat peserta pilkades lebih lima orang. ’’Pasal tentang skoring seleksi tambahan seperti masa pengabdian, usia, dan ijazah. Bagi calon dari luar (desa setempat) juga ada tambahan persyaratan seperti harus punya wawasan kedaerahan,’’ kata dia.

Dinilainya, revisi diperlukan seiring tingginya sentimen calon petahana berijazah rendah dan berusia tua terhadap dugaan mobilisasi calon latar belakang tinggi ke sejumlah desa. ’’Ini menyikapi kondisi di lapangan yang terendus adanya mobilisasi calon dengan pendidikan tinggi. Juga, berikan skor yang adil bagi petahan yang telah teruji di pemerintahan,’’ nilai Khusairin.

Ketua AKD Kabupaten Supoyo, mengaku, telah berunding dengan instansi terkait hingga Wabup Pungkasiadi. Hanya saja, permintaan revisi aturan, disebutkan melalui gugatan hukum ke pengadilan. ’’Kalau menggugat ke pengadilan sebenarnya bisa. Tapi, waktunya sudah tidak memungkinkan,’’ kata dia.

Sekretaris AKD Anton Fatkurohman menuding Perbup Pilkades tidak adil bagi calon petahana. Juga, dianggapnya terkesan membenturkan lapisan masyarakat di perdesaan. ’’Ada kesan perbup itu malah membenturkan masyarakat bawah. Karena ada blok pendukung incumben dengan pendukung calon lain yang sudah berhadap-hadapan,’’ tuding dia.

Disamping itu, pihaknya juga mengaku heran tidak adanya pemberlakukan tes tulis terhadap desa dengan calon lebih dari lima orang. Padahal, di daerah atau kabupaten lain, ketentuan itu diatur dalam peraturan kepala daerah. ’’Seperti di Gresik, Jombang, dan Lamongan. Tes tulis itu diberlakukan. Juga, skoring terhadap calon petahana lebih besar karena dianggap pengalamannya terbukti di pemerintahan,’’ tukas dia.

Soal potensi konflik horisontal juga ditegaskan bergiliran oleh kades saat RDP. Kondisi masyarakat disebutkan telah berhadap-hadapan antarpendukung calon. Juga, antara pendukung dengan panitia pilkades di desa.

Itu seperti disebut di Desa Talok, Kecamatan Dlanggu; Desa Perning dan Desa Kupang Kecamatan Jetis. Juga, Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, dan sejumlah desa di Mojosari. Meski, belum ada penetapan bakal calon kepala desa atau peserta pilkades. 

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia