Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Skoring Usia Melanggar HAM, Pemda Bisa Revisi Perbup tentang Desa

06 Agustus 2019, 22: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

AKD Kabupaten Mojokerto saat menggelar hearing dengan DPRD, Senin (5/8).

AKD Kabupaten Mojokerto saat menggelar hearing dengan DPRD, Senin (5/8). (Sofan Kurniawan/radarmojokerto/id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Gejolak Peraturan Bupati (Perbup) Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Desa, kian gencar. Kalangan DPRD pun berencana menelurkan rekomendasi untuk merevisi aturan itu meski tahapan pilkades sudah berjalan.

Hal ini mendapat perhatian pakar hukum Mojokerto, Anam Anis, SH. Menurutnya, perbup bisa kapan saja dilakukan perubahan asalkan dengan sejumlah catatan. ’’Semisal, unsur skoring usia,’’ paparnya. Dalam perbup itu disebutkan, bakal calon kades (bacakades) dengan usia 25-31 tahun memperoleh 5 poin.

Sedangkan, usia 31-37 dengan 4 poin, usia 37-43 tahun dengan 3 poin, sementara usia 43-49 dengan 2 poin, dan bobot 1 nilai bagi bacakades dengan usia 49 tahun lebih. Anam menjelaskan, unsur usia tak layak dilakukan skoring. Karena, pembobotan nilai justru melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). ’’Ini cacat hukum,’’ tambah dia.

Idealnya, regulasi itu hanya mengatur batasan minimal dan maksimal usia yang diperbolehkan dalam mencalonkan kepala desa. Meski sangat layak direvisi, namun regulasi yang dibuat nanti juga tak memperbolehkan memberikan keistimewaan terhadap salah satu kandidat. Semisal, tidak adanya proses seleksi administrasi dan seleksi tambahan bagi petahana.

Alasannya, kata Anam Anis, hukum harus memberikan pengayoman dan memberikan kedudukan yang sama bagi semua orang. ’’Kalau ada pengistimewaan, tentu tidak diperbolehkan. Harus sepadan dan dipandang sama dalam hukum. Hukum tidak boleh diskriminatif,’’ jelas dia.

Ketua Peradi Mojokerto ini, menilai, meski tak diperbolehkan diskriminatif, tetapi ia sepakat atas munculnya skoring terhadap strata pendidikan bacakades. Menurut dia, dengan skoring ranah pendidikan, akan menyaring kandidat yang memiliki kualitas dalam menjadi pemimpin.

Lalu bagaimana jika tahapan pilkades sudah berjalan? Anam Anis menjelaskan, semua aturan bisa saja direvisi. Pun demikian dengan Perda 19 Tahun 2019 yang sudah melalui dua kali  perubahan. ’’Apakah sempurna, kalau tidak sempurna, bisa saja direvisi. Dan itu tidak cacat hukum,’’ tegas dia.

Seperti diketahui, sejumlah calon kepala desa petahana memprotes munculnya skoring dalam pilkades serentak kali ini. Mereka menilai, regulasi ini dianggap tak menghargai para petahana atas jerih payahnya selama menjabat.

Mereka mendesak, petahana  mendapat keistimewaan dengan menaikkan poin dalam penilaian sebagai kades karena khawatir tergusur oleh kandidat lulusan S-1 dengan usia yang jauh lebih muda. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia