Jumat, 06 Dec 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

Janji KPU Kota soal Santunan Penyelenggara Pemilu yang Sakit Ditagih

05 Agustus 2019, 22: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

KPU Kota Mojokerto saat menggelar pleno terbuka penetapan perolehan kursi parpol dan calon terpilih Juli lalu.

KPU Kota Mojokerto saat menggelar pleno terbuka penetapan perolehan kursi parpol dan calon terpilih Juli lalu. (Sofan Kurniawan/radarmojokerto/id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Proses pemungutan suara ulang (PSU) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto saat pemilu lalu, menjadi salah satu tema menarik dalam proses evaluasi yang digelar di Vanda Hotel, Trawas, akhir pekan kemarin.

Minimnya pemahaman KPPS, disinyalir menjadi satu-satunya faktor penyebab terjadinya coblosan ulang tersebut. Divisi Hukum KPU Kota Mojokerto Imam Buchori, mengatakan, PSU menjadi salah satu pembahasan yang menjadi perhatian. Sebab, menarik perhatian publik. ’’Menjadi koreksi kita. Ke depan, KPPS tidak hanya bimtek sekali. Bisa dua kali atau lebih,’’ paparnya.

Dalam pemilu yang digelar serentak April lalu, kata Buchori, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hanya memiliki sekali kesempatan mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Alokasi anggaran dinilai menjadi satu-satunya alasan. ’’Anggarannya memang hanya sekali saja. Sehingga, pemahaman kami rasa masih kurang,’’ paparnya.

Untuk mematangkan pemahaman teknis, KPPS kerap menjalani bimtek berbasis nonanggaran. Semisal, melakukan pertemuan dan melakukan pembahasan potensi gejolak dalam penyelenggaraan pemilu. Buchori menilai, ke depan, KPU membutuhkan bimtek yang cukup panjang. Bisa dilakukan lebih dua kali agar badan ad hock di tingkat bawah lebih paham terhadap teknis penyelenggaraan.

Dibutuhkannya bimtek yang berulang-ulang dalam penyelenggaraan pemilu ke depan, juga disebabkan munculnya aturan baru tentang batas maksimal KPPS sebanyak dua periode. Dengan aturan ini, jabatan KPPS secara otomatis akan didominasi oleh wajah-wajah baru.

Selain munculnya isu PSU, proses evaluasi yang dihadiri PPK dan PPS tersebut, juga mengungkit janji KPU yang akan memberikan santunan terhadap 30 penyelenggara yang mengalami sakit saat pemilu lalu. Saat itu, di Kota Mojokerto, terdapat 32 penyelenggara yang mengalami sakit dan dua di antaranya meninggal dunia.

Buchori menegaskan, penyelenggara yang meninggal dunia sudah mendapat santunan dari provinsi. Akan tetapi, bagi penyelenggara yang mengalami sakit, pendataan sudah diajukan ke KPU RI. ’’Soal nominal belum tahu. Yang jelas, kami sudah mengajukan semua. Keputusan ada di tangan KPU RI,’’ papar dia.

Ke depan, untuk mengantisipasi terjadinya gangguang kesehatan, KPU berencana menggandeng dinas kesehatan (dinkes) setempat yang bisa stand by di sejumlah TPS. Sehingga, penanganan kesehatan bisa segera diberikan bagi penyelenggara yang mengalami gangguan. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia