Rabu, 21 Aug 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Incumbent Rawan Gugur karena Persaingan Skor Pendidikan Bacakades

05 Agustus 2019, 18: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

AKD Kabupaten Mojokerto saat mengikuti hearing aturan pilkades serentak di DPRD Kabupaten Mojokerto, Senin (5/8).

AKD Kabupaten Mojokerto saat mengikuti hearing aturan pilkades serentak di DPRD Kabupaten Mojokerto, Senin (5/8). (Sofan Kurniawan/radarmojokerto/id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Ratusan bakal calon kepala desa (bacakades) yang resmi mendaftar di 253 panitia pemilihan tingkat desa se-Kabupaten Mojokerto belum tentu bisa dipilih semua.

Pasalnya, prosesi seleksi masih harus dilalui bacakades, termasuk seleksi tambahan jika terdapat lebih dari 5 pendaftar di setiap desa. Seleksi tersebut bergulir selama 20 hari kerja kedepan.Sebelum akhirnya ditetapkan panitia pilkades sebagai cakades, 29 Agustus nanti.

Sesuai data rekapilutasi, 38 dari 253 desa diprediksi bakal menggulirkan seleksi tambahan lantaran terdapat lebih dari 5 bacakades yang mendaftar. Seleksi tersebut berupa skoring poin dari 3 kriteria persyaratan. Mulai dari pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, hingga tingkat usia.

Dari seleksi itu, kekhawatiran tergeser justru bakal dialami bacakades incumbent. Pasalnya, mereka harus bersaing secara administratif dengan bacakades pendatang baru. Khususnya soal tingkat pendidikan untuk bisa merebut satu dari 5 tiket cakades yang tersedia.

’’Sesuai Perbup Nomor 19/2019 yang disempurnakan dari Perbup Nomor 83/2018 dan Perbup Nomor 8/2016, seleksi hanya secara administrasi. Regulasi itu sudah sesuai dengan undang-undang desa dan Permendagri tentang Pilkades,’’ tutur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, M. Ardi Sepdianto.

Kekhawatiran gagal lantaran kalah jenjang pendidikan jauh hari memang sudah dilayangkan kades petahana melalui Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Mojokerto. Yakni, menuntut pemkab merevisi pasal 15 tentang seleksi tambahan. Namun, tuntutan itu ditolak lantaran proses pilkades telah berjalan.

’’Kita nanti akan mengevaluasi lagi regulasinya. Tapi, proses harus tetap berjalan. Sangat tidak mungkin diubah di tengah jalan. Semua akan ada konsekuensinya,’’ tambahnya. Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Mojokerto menyebutkan, setidaknya ada 581 bacakades tamatan SMA.

Sementara yang tamatan S-1 dan D1/D4 masing-masing sebanyak 297 dan 16 orang. Termasuk tamatan S-2 atau yang menyandang gelar magister sebanyak 23 orang. Sedangkan 38 orang sisanya adalah tamatan SMP. Dari data itu, rata-rata incumbent di 38 desa hanya lulusan SMA dan S-1. Artinya, mereka akan bersaing ketat merebut poin dengan pendaftar baru. Bahkan, petahana bisa jadi adalah musuh bersama antar-bacakades pendatang baru.

Termasuk lewat strategi droping pendaftar bertitel sarjana hanya demi bisa melengserkan incumbent di tahapan pencalonan. Peluang besar incumbent tergeser tak lepas dari minimnya poin yang didapat di kategori lain. Termasuk pengalaman kerja yang kemungkinan besar hanya mendapat tambahan maksimal dua poin saja dari masa pengabdiannya sebagai pimpinan desa.

Sempat menuntut seleksi tulis khusus bagi incumbent, namun permintaan itu juga tidak dapat direalisasikan. Mengingat, waktu yang sudah mendesak. ’’Ya tidak bisa lah. Kan bersangkutan dengan aspek lain. Misal, perangkat dan anggaran pelaksanaan tes. Berarti harus merubah anggaran juga,’’ tandasnya. 

(mj/far/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia