Rabu, 21 Aug 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Tahapan Dimulai, tapi Anggaran Bantuan Keuangan Pilkades Belum Cair

01 Agustus 2019, 19: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Panitia Pilkades Medali menerima pendaftaran calon kepala desa di balai desa setempat. Saat ini, sudah ada dua calon yang resmi mendaftar.

Panitia Pilkades Medali menerima pendaftaran calon kepala desa di balai desa setempat. Saat ini, sudah ada dua calon yang resmi mendaftar. (Farisma Romawan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tahapan awal pilkades serentak 2019 telah dimulai. Diawali pendaftaran calon yang dibuka sejak Senin (22/7) lalu hingga Jumat (2/8) besok.

Namun, dimulainya tahapan tak dibarengi dengan kucuran anggaran pelaksanaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan (BK) Pilkades. Sebab, baru dicairkan setelah penetapan calon kades (cakades).

Nah, kondisi ini pun dinilai tak sejalan dengan kinerja panitia yang telah dimulai sejak persiapan. Atau tepatnya setelah dibentuk dan dilantik Mei lalu. Termasuk soal honor panitia sebagai kebutuhan yang paling besar. Sehingga, ribuan panitia harus menunggu sampai penetapan calon yang dijadwalkan serentak pada 29 Agustus mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, M. Ardi Sepdianto, menjelaskan, mekanisme pencairan BK Pilkades hampir sama dengan pencairan Dana Desa (DD). Yakni, dibagi menjadi tiga tahap. Diawali dari tahap pencalonan, pencoblosan, dan penghitungan. Serta tahap penetapan kades terpilih.

’’Khusus untuk pencalonan, anggaran baru bisa dinikmati setelah cakades ditetapkan,’’ tuturnya. Pun demikian pula dengan penyaluran BK Pilkades yang harus melalui rekening desa. Yang nantinya menjadi kewenangan Kasi Pemerintahan masing-masing desa atas persetujuan plt atau pj.

Hal ini setelah lebih dari 200 kades incumbent menyatakan cuti. Untuk running kembali dalam kontestasi politik di tingkat desa. ’’Usulan pencairan itu nanti atas persetujuan pemerintah desa,’’ tandasnya. Dari data yang dihimpun DPMD, ada 170 desa yang sudah mengajukan BK Pilkades. Sementara 83 desa lainnya masih dalam tahap penyusunan RAB (rencana anggaran dan biaya).

Pemkab sendiri telah mengalokasikan Rp 12,3 miliar guna memenuhi seluruh kebutuhan pilkades. Anggaran sebanyak itu akan dibagi ke 253 desa dengan nominal yang berbeda. Tergantung tingkat kebutuhan masing-masing desa dengan 8 kategori uraian belanja paling pokok. Mulai dari honorarium panitia, biaya cetak surat suara, biaya undangan, alat tulis kantor (ATK), makan dan minum (mamin), hingga sarana pendukung.

Seperti sewa sound system, tenda, meja kursi, dan perlengkapan pemilihan lainnya. Kebutuhan paling besar justru untuk honorarium panitia. Ditafsirkan Rp 400 ribuan untuk ketua dan Rp 300 ribuan untuk masing-masing anggota. Dengan jumlah panitia diasumsikan antara 16 sampai 34 orang per desa.

Jumlahnya tergantung dari jumlah DPT (daftar pemilih tetap). Honorarium itu nantinya digelontorkan dalam tiga tahap. Mulai dari tahap pencalonan, pemungutan, dan penghitungan, serta penetapan kades terpilih. ’’Paling sedikit jumlah ada 16 orang dengan jumlah DPT kurang dari 2 ribu jiwa. Bisa bertambah 2 orang per kelipatan seribu jiwa,’’ pungkasnya.

Dari kebutuhan itu, bisa diasumsikan total kebutuhan anggaran pilkades setiap desa mencapai Rp 55 juta untuk DPT terbanyak. Dan Rp 32 juta bagi desa dengan DPT terendah. (far/abi)

(mj/far/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia