Rabu, 21 Aug 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Penerapan SPP Gratis, Khofifah: Jangan sampai Ada Pungutan di SMA/SMK

16 Juli 2019, 23: 55: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Gubernur Jatim Khofifah Indar Pawansa saat mengunjungi PT Mega Surya Eratama, Desa Jasem, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Pawansa saat mengunjungi PT Mega Surya Eratama, Desa Jasem, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. (Sofan Kurniawan/radarmojokerto/id)

MOJOKERTO – Program gratis sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan seragam bagi SMA/SMK tahun ajaran 2019-2020 tidak bisa terealisasi tepat waktu.

Terlambatnya program yang diusung Pemprov Jawa Timur (Jatim) tersebut diperkirakan baru bisa dinikmati peserta didik baru bulan depan. Sebagaimana diketahui, seluruh lembaga SMA/SMK memulai hari pertama masuk sekolah Senin (15/7).

Kegiatan tersebut diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) selama lima hari atau hingga Jumat (19/7) mendatang. Akan tetapi, masa awal pendidikan itu belum bisa dibarengi dengan digulirkannya program SPP dan sergam gratis.

Keterlambatan itu diakui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Mojokerto, kemarin. Menurutnya, program yang diusung di tahun pertamanya memimpimin tidak bisa dilaksanakan tepat di awal tahun ajaran baru ini. Paling cepat, SPP gratis baru dapat terealisasi bulan depan.

’’SPP rek, mungkin Agustus ya,’’ ungkapnya saat mengunjungi PT Mega Surya Eratama, Desa Jasem, Kecamatan Ngoro. Dengan demikian, pencairan SPP dilakukan secara dirapel. Mengingat, iuran rutin bulanan tahun ajaran baru telah terhitung mulai Juli lalu.

Khofifah mengatakan, mundurnya realisasi SPP gratis itu lantaran masih dalam tahap pendataan. Dia menjelaskan, data siswa baru yang dikantongi pemprov saat ini baru sebatas peserta didik yang diterima di SMA/SMK negeri saja. Sedangkan program SPP juga menyasar lembaga swasta.

’’Kalau SPP itu kan by name by address. Yang (SMA/SMK) negeri semuanya sudah masuk, tapi yang swasta belum semua masuk. Jadi kita menunggu swasta masuk semua,’’ tandasnya. Pihaknya berjanji bakal segera merealisasikan program yang sudah dialokasikan di APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 ini.

Oleh karena itu, orang tua dan siswa diminta untuk bersabar menunggu meski pembelajaran sudah mulai berlangsung sejak awal pekan ini. Tak hanya itu, mantan Mensos ini juga memperingatkan sekolah untuk tidak memungut iuran SPP kepada orang tua siswa.

Bahkan, pihaknya mengaku telah melayangkan imbauan secara tertulis melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim. ’’Saya sudah tanya Plt Dinas Pendidikan (Hudiyono), kita juga sudah menyurat, jangan sampai ada pemungutan SPP. Karena tetap akan diselesaikan pemprov, cuma (tinggal) datanya,’’ tegasnya.

Di samping itu, imbuh Khofifah, data siswa baru yang masuk saat ini juga belum bisa terkunci. Sebab, jumlah murid di lembaga SMA/SMK swasta tidak menutup kemungkinan masih bisa bertambah. Mengingat, ada sejumlah lembaga yang masih membuka peluang menampung pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) karena pagunya belum terpenuhi.

’’Sampean bisa membayangkan, sampai seminggu ke depan sekolah swasta itu biasanya masih menerima siswa,’’ tandas Ketua Umum PP Muslimat Nahdatul Ulama (NU) ini. Keterlambatan juga berpotensi terjadi pada distribusi seragam gratis.

Sebab, sampai saat ini, sekolah SMA/SMK belum mendapat kepastian terkait penyaluran dua setel seragam abu-abu putih dan pramuka itu. Khofifah meminta untuk menanyakan langsung kepada Dispendik Jatim yang menangani program tersebut. ’’Takon kepala dinase mari rek, kalau terkait teknis,’’ tandasnya.

Untuk diketahui, tahun pelajaran baru ini, Pemprov Jatim mengalokasikan program pemberian seragam gratis bagi siswa baru di jenjang SMA/SMK. Proyeksinya, kurang lebih akan disalurkan sebanyak 455 ribu siswa yang mendapatkan jatah berupa dua setel kain dengan total alokasi berkisar Rp 132,5 miliar. 

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia