Sabtu, 20 Jul 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Ramai-Ramai Ajukan Cuti, 90 Persen Kepala Desa Incumbent Nyalon Lagi

11 Juli 2019, 18: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa for radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Pilkades Serentak 2019 bakal menjadi pertarungan berat bagi calon kepala desa (cakades) wajah baru. Bagaimana tidak, lebih dari 90 persen kades incumbent menyatakan bakal running kembali di pemilihan serentak periode ketiga tahun ini.

Hal ini menyusul banyaknya kades incumbent yang mengajukan permohonan cuti dari jabatan agar fokus pada pencalonan. Ya, sesuai pedoman yang tertera dalam Perbup Nomor 83 Tahun 2018 yang diubah dalam Perbup Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pilkades, cakades incumbent diwajibkan mengajukan cuti selama tahapan pilkades bergulir.

Cuti berlangsung sejak ia ditetapkan sebagai calon hingga penetapan kades baru. Atau jika dihitung matematis, berlangsung kurang dari tiga bulan. ’’Kalau misalkan dia (calon incumbent) lolos verifikasi dan ditetapkan, berarti itu sudah terhitung cuti. Jika tidak lolos ya tetap jadi kades. Kami tidak bisa menghitung satu-satu. Perkiraaan ada 90 persen lebih yang sudah mengajukan cuti,’’ tutur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, M. Ardi Sepdianto.

Tahapan pilkades sendiri dimulai sejak pendaftaran bakal calon dibuka 22 Juli besok. Dan diakhiri tepat saat penetapan kades baru yang rencananya digelar serentak November nanti. Nah, jika saat penetapan nanti terpilih dan masih ada sisa masa jabatan, maka cakades incumbent bisa langsung melanjutkan kembali sampai nanti dilantik Desember 2019.

Lantas bagaimana dengan nasib cakades incumbent yang tidak terpilih namun masih ada sisa jabatan yang melebihi sampai pelantikan serentak. Ardi menegaskan sisa masa jabatan secara otomatis berakhir dan langsung digantikan oleh cakades wajah baru terhitung sejak dilantik. Meski rawan digugat, aturan itu dinilai sudah sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di mana, tujuan pelaksanaan Pilkades Serentak adalah untuk menyeragamkan masa bakti kades maksimal hanya tiga periode saja. ’’Aturan itu sudah dibenarkan dalam penjelasan UU Desa. Dengan adanya Pilkades Serentak, masa jabatan kades bisa dihentikan sebelum masa jabatannya,’’ tandasnya. Dari catatannya, ada 22 dari 253 desa yang  sisa masa jabatan kadesnya berakhir di tahun depan. Atau terhitung sejak Januari sampai April 2020.

Artinya, 22 kades yang mencalonkan kembali harus siap-siap berhenti sebelum sisa masa jabatannya habis. ’’Tujuan pilkades serentak kan memang untuk menyetarakan jabatan kades menjadi tiga periodesasi,’’ tandasnya. 

(mj/far/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia