Kamis, 21 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Dana Kelurahan Disorot Dewan, Cibir Regulasi, Personel dan Perencanaan

09 Juli 2019, 20: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Anggota DPRD Kota Mojokerto saat dengar pendapat seputar Dana Kelurahan dengan sejumlah instansi pemkot.

Anggota DPRD Kota Mojokerto saat dengar pendapat seputar Dana Kelurahan dengan sejumlah instansi pemkot. (Fendy Hermansyah/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Kesiapan Pemkot Mojokerto dalam menggulirkan Dana Kelurahan (DK) mendapat cibiran kalangan dewan. Sisi regulasi, personel di kelurahan, hingga perencanaan program yang baru digulirkan di tahun pertama ini menyisakan banyak permasalahan.

Hal demikian diketahui pasca digelar hearing tentang DK di gedung dewan kemarin. Sejumlah instansi terkait yang diundang rapat dengar pendapat tersebut gagal memuaskan pertanyaan para wakil rakyat. Mereka khawatir dana yang bersumber APBN dan APBD ini muspro, lantaran gagal terserap melihat persiapan yang ada masih jauh dikatakan layak dan memadai.

’’Ini sudah bulan tujuh. Sedang persiapannya saja belum. Regulasi banyak yang kacau. Belum lagi kebutuhan personel yang mumpuni di kelurahan,’’ keluh Junaedi Malik, wakil ketua DPRD Kota Mojokerto, selepas hearing Senin (8/7). Pihaknya memprediksi pengguliran DK tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Sebab, melihat persiapan yang ada, masih banyak persoalan di sana-sini. ’’Kami minta agar tim terkait dan Satgas Dana Kelurahan ini lakukan pertemuan. Bahas kekurangan-kekurangan untuk temukan solusi,’’ ujar dia. Rinci dia, masih banyak persoalan terkait DK. Di antaranya, sisi regulasi yang belum mumpuni.

Meski telah ada UU dan PP, petunjuk teknis pelaksanaan berupa peraturan wali kota (perwali) masih amburadul. ’’Regulasinya saja kacau. Kalau dilaksanakan Kelurahan. Entah apa nanti yang terjadi,’’ taksir Junaedi. Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Sonny Basuki Rahardjo pun mencibir kesiapan pengguliran dana kelurahan ini masih amburadul.

Padahal, DK ini diproyeksikan menggantikan sejumlah program berunsur pemberdayaan. Di antaranya, sebelumnya dari Dana RW, program dari pokok pikiran (pokir) dewan, dan program usulan musrenbang. ’’Ini program yang sebelumnya dikerjakan dinas lalu dikerjakan kelurahan. Pertama, apa mereka mampu dan berani. Kedua, regulasinya ini masih rawan,’’ tutur dia.

Di samping regulasi, dewan juga menyoroti perihal kesiapan SDM di tingkat kelurahan. Dari penuturan instansi terkait saat hearing, diakui pula, SDM di kelurahan masih jauh dari memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas.

’’Nah, dana kelurahan ini nanti sifatnya apa pengadaan atau swakelola. SDM-nya bagaimana apa sudah disiapkan. Ternyata masih minim. Contoh kasusistik di Kelurahan Blooto. Praktis hanya 2 orang,’’ keluh politisi Golkar ini.Tak pelak, pihaknya pun pesimistis DK dapat digulirkan di tahun pertamanya ini.

Menyusul, saat ini telah memasuki semester kedua TA 2019. Melihat volume program dalam DK di tingkat kelurahan bakal kewalahan. ’’Jangan-jangan ini nanti dananya di-Silpa-kan,’’ tuding dia.

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia