Kamis, 24 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Dispendik Kota Buka PPDB Gelombang Dua, Rombel SMP Negeri Ditambah

06 Juli 2019, 18: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Seorang wali murid saat mendaftarkan putranya di SDN Kranggan 1, Kota Mojokerto.

Seorang wali murid saat mendaftarkan putranya di SDN Kranggan 1, Kota Mojokerto. (Sofan Kurniawan/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Sebanyak 203 calon siswa asal Kota Mojokerto yang tersisih saat proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP negeri tak patut berkecil hati. Dinas Pendidikan (Dispendik) bakal membuka PPDB gelombang II.

Itu setelah DPRD kota dan Dispendik sepakat untuk memberi kesempatan kedua bagi calon siswa asal kota yang tersisih dapat bersekolah negeri. Demikian diketahui selepas rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kota Mojokerto tentang PPDB di gedung dewan, Jumat siang (5/7).

’’Kami akan membuka PPDB gelombang kedua untuk mengisi pagu tak terpenuhi di SMPN 6 dan mengisi slot penambahan rombel,’’ ujar Amin Wachid, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto selepas hearing. Dia menjelaskan, kebijakan itu ditempuh untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Kota Mojokerto.

Menyusul, munculnya kekhawatiran dari masyarakat terhadap calon siswa asal kota yang tidak dapat bersekolah di sekolah negeri. Meski, mereka telah mengikuti proses PPDB sistem zonasi yang telah digelar. ’’Ini untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Meski bisa ke swasta, tapi ini tidak semua keluarga mampu secara ekonomi,’’ jelas Amin.

Soal PPDB gelombang II, Amin merinci, bakal digelar setelah masa pengumuman, yakni tanggal 9 Juli mendatang. Secara teknis, pihaknya bakal mematangkan dengan tim teknis PPDB dan jajaran Dispendik kota. ’’Segera kita buka tanggal 9 Juli. Gelombang kedua ini khusus. Jadi, untuk isi pagu yang kurang dan mengisi kebijakan penambahan rombel,’’ rinci dia.

Terkait penambahan rombel, pihaknya menyebutkan hal itu berdasarkan kesepakatan bersama kalangan dewan. Yang mana, sebelumnya dewan mendesak agar calon siswa asal Kota yang tersisih saat PPDB tahap pertama diberi kesempatan pada PPDB tahap kedua.

Dari data Dispendik, terdapat 203 calon siswa asal Kota Mojokerto yang tersisih saat PPDB gelombang I. ’’Masukan dari dewan agar mereka ini dapat terlayani pada pendidikan negeri Kota Mojokerto. Sehingga, mesti ada penambahan rombel,’’ terang Amin.

Sebanyak 203 calon siswa itu sedianya diproyeksikan mengisi pagu dari SMPN 6 yang menyisakan 29 kursi. Kemudian mengisi hasil penambahan rombel yang ditempatkan pada empat SMP negeri. Di antaranya, pada SMPN 9, SMPN 4, SMPN 1, dan SMPN 5 dengan masing-masing rombel 32.

’’Sehingga nantinya masih ada sisa sekitar 46 calon siswa yang terpaksa tidak dapat tertampung. Namun, nanti akan kami arahkan agar tetap dapat sekolah,’’ beber Amin. Disinggung terkait landasan aturan soal penambahan rombel, Amin Wachid mengakui hal itu sangat dimungkinkan.

Dalam Permendikbud 51/2019 tentang PPDB pada pasal 123 dan pasal 14 disebutkan, penambahan rombel diperbolehkan meski telah gelar PPDB tahap awal. ’’Pada aturan sudah mengatur itu. Akan tetapi, kami tetap melakukan pemberitahuan ke Kemendikbud,’’ tandas Amin.

Sistem PPBD gelombang II ini, masih kata Amin, tetap menggunakan sistem zonasi. Yang mana, penghitungan jarak kediaman dengan sekolah menjadi tolak ukur utama. Sehingga dipastikan, mereka yang nantinya mengisi bangku sekolah negeri ini merupakan produk PPDB sistem zonasi. ’’Tetap pakai zonasi. Datanya semua sudah ada di kami,’’ imbuh Amin.

Operator teknis PPDB, Qomari menyatakan, sebanyak 203 calon siswa itu didapatkan dari penghitungan sistem online. Mereka itu calon siswa yang telah mengikuti proses PPDB gelombang pertama. Peserta PPDB itu juga telah memiliki PIN, KK asal Kota Mojokerto.

’’Dari penghitungan kami dan Dispendik, ada 203. Sebanyak ini yang akan ditarungkan. Mereka ini warga dan ber-KK Kota Mojokerto,’’ tuturnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati menegaskan, rapat dengar pendapat tentang PPDB ini digelar dengan semangat agar seluruh anak asal Kota Mojokerto mendapat berkesempatan sama untuk bersekolah di sekolah negeri kota.

Untuk itu, diperlukan solusi bagi mereka yang tersisih saat PPDB awal agar dapat kesempatan kedua. ’’Semangat kami, agar semua anak kota bisa bersekolah. Dan tentunya di sekolah negeri,’’ kata dia. Dewan, sepanjang PPDB, mendapat keluhan dan masukan dari masyarakat.

Di antaranya ada yang mengeluh kegagalan calon siswa yang domisili dekat sekolah negeri tapi gagal masuk sekolah tersebut. ’’Dispendik harus menjawab kekhawatiran masyarakat. Terkait kualitas pendidikan karena mereka tidak bisa bersekolah negeri. Juga, ada pengaduan masyarakat soal proses PPDB ini,’’ terang dia.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia