Kamis, 24 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Data Ratusan CJH Terindikasi Fiktif, Sembilan Tahun Tak Lunasi BPIH

02 Juli 2019, 14: 35: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa for radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Data ratusan calon jamaah haji (CJH) Kabupaten Mojokerto diduga menggunakan identitas fiktif saat mendaftar haji di Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mojokerto.

Dalam verifikasi by name by address sesuai kartu tanda penduduk (KTP) yang dipakai mendaftar, oleh desa, nama bersangkutan justru dinyatakan tidak bertempat tinggal seperti yang dialamatkan. Bahkan, terindikasi bukan sebagai warga desa setempat.

Data bodong ini dikabarkan di beberapa desa tersebar di Kecamatan Mojoanyar, Trowulan, dan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Sehingga selama kurun waktu sembilan tahun data mereka selalu muncul di setiap kali tahap pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

Akibatnya, secara otomatis mengganjal kuota porsi keberangkatan CJH lain yang berada di bawahnya. Sumber terpercaya Jawa Pos Radar Mojokerto menyebutkan, di tahun keberangkatan 2019 ini, Kemenag dikabarkan telah menemukan sebanyak 437 CJH belum melunasi BPIH. Yang mengejutkan, dari jumlah tersebut justru terdapat separo lebih atau sekitar 225-an CJH teridentifikasi tidak diketemukan keberadaan mereka.

’’Sebenarnya mereka sudah mendaftar haji sejak tahun 2010-2011 lalu,’’ ungkap sumber tersebut kemarin (1/7). ’’Cuma, datanya selalu muncul setiap tahun pelunasan keberangkatan,’’ imbuhnya. Memang, tahun ini, Kemenag Kabupaten Mojokerto mendapat alokasi kuota keberangkatan haji sebanyak 2.252 atau terbagi sekitar 4 kelompok terbang (kloter).

Namun, selama tahap pelunasan BPIH 2019 lalu, 437 CJH di antaranya diketahui tidak melunasi hingga memasuki tahap pelunasan kedua. Dengan demikian, oleh Kemenag, ratusan orang tersebut dinyatakan gagal menunaikan rukun Islam kelima ke Tanah Suci tahun ini. Sumber tersebut menambahkan, sebelumnya, ada kemungkinan selama proses pendaftaran awal sembilan tahun lalu, 230 CJH tersebut dikoordinir oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) tertentu dengan memanfaatkan biaya kelonggaran sistem talangan.

Sehingga, sistem pembayaran setoran haji awal mereka dilakukan atas pendampingan KBIH yang telah bekerja sama dengan bank-bank penerima setoran haji. ’’Katanya, ketika mendaftar CJH yang bersangkutan juga diajak ke Kemenag. Tetapi, setiap tahun dicek untuk kepentingan pelunasan, nama mereka tidak ada di desa sesuai alamat yang diberikan,’’ tandasnya.

Temuan demikian ini bukanlah yang pertama di lingkungan Kemenag Kabupaten Mojokerto. Selama sembilan tahun lembaga pemerintahan yang menaungi keagamaan itu rutin menemukan data serupa. Selama proses klarifikasi pelunasan BPIH setiap tahunnya, tidak jarang petugas menemukan identitas CJH pengguna data diduga fiktif tersebut berasal dari luar Kabupaten Mojokerto.

’’Ya, ketika kita turun menelusuri nama dan alamat mereka di desa sesuai identitas KTP, hampir separo dari 437 CJH ini tidak ditemukan keberadaan orangnya. Pihak desa menyatakan tidak ada nama CJH seperti yang kita cari ini,’’ tandas seorang petugas Kemenag.

Dia menegaskan, ratusan CJH diduga menggunakan identitas tidak sesuai tersebut tersebar di desa-desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Dalam database CJH, sebagian besar alamat tersebut tertulis di Kecamatan Mojoanyar. Selebihnya, di Kecamatan Trowulan, dan Dawarblandong.

’’Saat mendaftar di Kemenag orangnya memang ada, karena wajib hadir. Cuma, begitu kita cek untuk klarifikasi kesanggupan pelunasan BPIH, mereka tidak ditemukan,’’ paparnya. Bagaimana dengan sisa 212 CJH? Dia mengaku Kemenag sudah menemukan keberadaan orang yang bersangkutan sejak tahun lalu. ’’Makanya, data setiap tahun CJH tidak melunasi sejak 2010-2011 sekarang berkurang. Tahun lalu (2018) ada 499. Sekarang turun menjadi 437. Karena mereka telah melunasi dan siap berangkat,’’ terangnya.

Kepala Kemenag Kabupaten Mojokerto, Barozi, tidak membantah saat ini terdapat 437 CJH gagal berangkat menunaikan ibadah haji bersama 1.815 CJH yang telah melunasi BPIH 2019 senilai Rp 36.586.945.

Namun, mantan Kepala Kemenag Jombang ini menyatakan belum memverifikasi dan meneliti kembali jika terdapat dugaan data 225 di antaranya terindikasi menggunakan data fiktif. ’’Ya, pada titik ini (dugaan data fiktif) kita tidak bisa menyimpulkan,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, selama proses pelunasan BPIH, pihaknya melalui Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) sudah memerintahkan kurir atau petugas Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan untuk mendatangi langsung ratusan CJH belum melakukan pelunasan di rumah mereka. ’’Sudah kita hubungi orang per orang. Pada akhirnya, yang melunasi hanya 1.815 CJH,’’ paparanya.

Sementara untuk ratusan orang yang tidak melunasi tersebut disebutkan sedang terganjal beberapa kendala. Seperti telah meninggal dunia, memilih menunda keberangkatan, dan telah berpindah dari alamat semula. Dengan demikian, lanjut Barozi, pihaknya belum dapat mengklarifikasi kesanggupan pelunasan dan keberangkatan di tahun ini. ’’Hubungan antara CJH dengan kita (Kemenag) untuk pemanggilan dan pelunasan, sudah. Cuma pada titik itulah mereka tidak muncul,’’ paparnya.

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia