Kamis, 21 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Baru Simulasi PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri, Sudah Panen Pengaduan

21 Juni 2019, 20: 35: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Calon peserta didik dan wali murid meminta kejelasan terkait kendala yang dialami saat PPDB SMA negeri di posko pengaduan Kantor Cabang Dispendik Kabupaten/Kota Mojokerto.

Calon peserta didik dan wali murid meminta kejelasan terkait kendala yang dialami saat PPDB SMA negeri di posko pengaduan Kantor Cabang Dispendik Kabupaten/Kota Mojokerto. (Rizal Amrulloh/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO - Polemik pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sistem online jenjang SMA/SMK negeri dalam sepekan terakhir rupanya juga berpeluang muncul di pelaksanaan PPDB jenjang SMP negeri yang dimulai pekan depan.

Bagaimana tidak, selain kali pertama digelar, pelaksanaan PPDB online di Kabupaten Mojokerto yang berlangsung pada 24-27 Juni tersebut juga menggunakan sistem zonasi jarak kedekatan rumah siswa dengan sekolah. Bahkan, kuota yang diberikan sangat dominan, yakni mencapai 90 persen total pagu.

Sementara 10 persen sisanya dibagi untuk siswa yang memilih pendaftaran jalur prestasi, dan perpindahan tugas orang tua yang masing-masing hanya 5 persen. Penerapan tersebut yang mau tak mau memantik reaksi sejumlah orang tua atau calon wali murid mempertanyakan nasib pendidikan anak mereka ke depan.

Termasuk saat proses simulasi PPDB online yang berlangsung selama empat hari, sejak Senin (17/6) hingga kemarin. Di mana, Dispendik Kabupaten Mojokerto menerima banyak pengaduan dari masyarakat soal penerapan sistem online yang sudah diluncurkan sejak sebulan lalu.

Yang sebagian besar mempertanyakan soal batasan jarak, baik di jalur zonasi murni, jalur prestasi, maupun jalur perpindahan orang tua. ’’Kami memang melayani aduan-aduan dari masyarakat. Ya, seputar perbaikan data dan pertanyaan tentang aturan radius jarak untuk siswa berprestasi. Kami melayani yang memang ditemukan ada sistem error. Selebihnya hanya tanya jawab seputar zonasi,’’ tutur Mujiati, Kabid Pendidikan Dasar Dispendik Kabupaten Mojokerto, kemarin.

Dalam penerapannya, Dispendik memang tidak bisa berbuat banyak dalam mengutak-atik sistem online yang sudah diluncurkan. Artinya, proses PPDB, mulai dari pendaftaran sampai perankingan berjalan sesuai sistem online yang sudah dibuat. Tidak ada jalur offline seperti yang berlaku di PPDB SMA/SMK yang dikhususkan bagi siswa kurang mampu dan berprestasi.

Sehingga kecil kemungkinan calon siswa atau calon wali murid memilih sekolah di luar zona yang sudah ditetapkan. ’’Semuanya bekerja by system. Kami pun tidak bisa menolong, karena PPDB tahun ini full online. Tujuannya memang untuk menghindari kecurangan,’’ kilahnya.

Meski begitu, Dispendik tetap membuka pelayanan dan aduan bagi masyarakat, jika diproses PPDB nanti terjadi kesalahan sistem. Termasuk pelayanan pembetulan ketika terjadi kesalahan penginputan data siswa saat pendaftaran nanti.

Namun, dengan syarat, siswa wajib menyertakan surat rekomendasi pembetulan dari kepala sekolah SD asal. Pelayanan tersebut sekaligus untuk menghindari polemik tentang batasan jarak yang sempat terjadi di proses PPDB SMA.

’’Bisa jadi memang ada salah input, meskipun operator untuk pengambilan PIN atau token sudah kita mintai pakta integritas. Nantinya bisa kita layani untuk pembetulannya dengan acuan data dari Dapodik (data pokok pendidikan) siswa,’’ tandasnya.

Proses PPDB tingkat SMP negeri di Kabupaten Mojokerto tahun ini tak jauh beda dengan tingkat SMA/SMK negeri. Yakni, menggunakan sistem zonasi yang terbagi dalam tiga jalur. Mulai dari batasan jarak domisili atau zonasi murni yang kuotanya sebesar 90 persen. Sementara 10 persen sisanya, di bagi untuk siswa yang memilih jalur prestasi dan perpindahan tugas orang tua yang masing-masing kuotanya hanya 5 persen.

Untuk jalur zonasi murni atau batasan domisili, kuotanya juga dibagi sebesar 75 persen untuk jarak domisili murni, dan 25 persen lainnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Yang dibuktikan dengan hasil ujian sekolah berstandar nasional (SHUSBN) akta kelahiran asli, dan wajib menunjukkan kartu program bantuan nasional. Seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH). 

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia