Sabtu, 20 Jul 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Politisi Partai Demokrat Diperiksa Polisi soal Dugaan Penipuan CPNS

20 Juni 2019, 21: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Aang Rusli Ubadillah meninggalkan ruang Satreskrim Polres Mojokerto (dalam mobil) seusai menjalani pemeriksaan perihal dugaan kasus penipuan CPNS.

Aang Rusli Ubadillah meninggalkan ruang Satreskrim Polres Mojokerto (dalam mobil) seusai menjalani pemeriksaan perihal dugaan kasus penipuan CPNS. (Khudori Aliandu/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Setelah sebelumnya mangkir di panggilan pertama Selasa (18/6), anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Aang Rusli Ubadilillah akhirnya hadir dalam penjadwalan ulang Rabu (19/6).

Politisi Partai Demokrat (PD) ini memenuhi panggilan penyidik dalam agenda klarifikasi terkait kasus dugaan penipuan dengan modus rekrutmen CPNS yang melibatkan dirinya. Mengendarai mobil warna putih, Aang datang di Mapolres Mojokerto sekitar pukul 08.30.

Dia yang datang seorang diri tanpa didampingi kuasa hukum langsung menuju ruang tunggu satreskrim. Tak lama, dia masuk ke ruang penyidik untuk mengikuti proses pemeriksaan. Sekitar pukul 11.00 Aang baru keluar.

Belum diketahui materi pemeriksaan dirinya. Dia yang keluar dari ruang penyidik memilih untuk tidak berkomentar. Beberapa kali ditanya wartawan, Aang irit bicara. Dia memilih langsung masuk ke mobil dan meninggalkan awak media yang sudah menunggu di lobi.

"Mau klarifikasi apa, wong sudah selesai. Tanya saja kepada petugas," ujarnya singkat. Kasatreskrim Polres Mojokerto, AKP M. Solikhin Fery juga belum bisa menjelaskan detail terkait hasil klarifikasi tersebut.

Namun, yang jelas, kehadirian Aang dalam memenuhi panggilan penyidik dalam agenda klarifikasi yang sebelumnya sempat tertunda lantaran Aang berada di luar kota. "Iya, kehadirannya seperti yang dijadwalkan sebelumnya untuk melakukan klarifikasi selaku telapor kasus yang menyeretnya," ungkapnya.

Menurutnya, agenda klarifikasi ini sekaligus sebagai tahapan penyidik untuk melakukan gelar perkara dalam menetukan langkah selanjutnya. Artinya, untuk mengetahui ada tidaknya unsur tindak pidana dalam kasus yang sudah ditangani petugas sejak awal April lalu.

Dengan nomor laporan LP B/70/IV/2019/JATIM/RES MJK, dugaan penipuan tersebut terjadi sekitar tahun 2015. Gelar perkara ini juga sebagai penentu penyidik untuk melanjutkan proses hukum dugaan tindak pidana penipuan bermodus rekrutmen CPNS di lingkungan Pemkab Mojokerto ini.

"Peningkatan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan itu tergantung hasil gelar perkara nanti," terangnya. Setelah proses klarifikasi ini, pihaknya mengaku secepatnya akan menjadwalkan gelar perkara. Sehingga Fery baru bisa menjelaskan secara detail terkait motif atau fakta di balik kasus yang melibatkan anggota dewan tersebut.

"Digelar perkara ini semua dibahas. Termasuk temuan fakta-fakta dan hasil lidik yang sudah dilakukan sebelumnya. Semuanya kita kaitkan untuk tentukan kasus ini lanjut atau tidak," paparnya.Namun, Fery tak menampik, jika kasus yang menyeret politisi PD ini memang mengarah pada dugaan rekrutmen CPNS.

Hal itu sesuai berita acara pemeriksan (BAP) terhadap para korban. Dia menyebutkan, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto itu diduga menipu korban dengan modus mampu menjadikan sebagai PNS di lingkungan pemkab.

Penyidik juga sudah mengantongi sejumlah barang bukti. Di antaranya, dua lembar kuitansi pembayaran, dua lembar tanda terima surat somasi, dan dua lembar surat somasi dari korban.

Sebelumnya, Aang Rusli Ubaidillah dilaporkan tetangganya sendiri ke Mapolres Mojokerto. Dia diduga telah melakukan penipuan bermodus rekrutmen CPNS. Salah satu korbannya adalah Mudji Rokhmat, 63, warga Dusun Pandan Sili, Desa Wonorejo, Kecamatan Trowulan.

Dia menyetorkan kepada Aang Rp 65 juta sebagai pelicin agar anaknya bisa masuk menjadi PNS di lingkungan pemerintah. Selain itu, hal yang sama dialami Siti Khoyumi, 52, warga Dusun Sambisari, Desa Beloh, Kecamatan Trowulan. Dia juga menyetor uang Rp 70 juta kepada Aang sebagai syarat agar bisa menjadikan anaknya PNS di Kecamatan Jatirejo atau Trowulan.

Dugaan penipuan ini juga menimpa Irwan Siswanto, 39, warga Jalan Melati, Perumda, Desa/Kecamatan Sooko. Irwan yang dijanjikan untuk ditempatkan sebagai pegawai sukuan atau tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mengalami kerugian Rp 28 juta.

Uang Rp 28 juta itu juga diserahkan korban kepada Aang secara langsung di rumahnya Dusun Pakem Wetan, Desa Panggih, Kecamatan Trowulan. Hanya saja, dalam aksinya, Aang selalu menolak menandatangani kuitansi yang diberikan korban. 

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia