Sabtu, 20 Jul 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Delapan Desa di Dua Kecamatan Terancam Mengalami Krisis Air Bersih

18 Juni 2019, 21: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Seorang warga menunggu jeriken penuh terisi air sembari tiduran di tandon komunal Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro tahun lalu.

Seorang warga menunggu jeriken penuh terisi air sembari tiduran di tandon komunal Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro tahun lalu. (Sofan Kurniawan/radarmojokerto/id)

MOJOKERTO - Memasuki musim kemarau tahun ini, bencana kekeringan mulai mengancam ribuan warga yang tinggal di dua kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

Selain sudah menjadi bencana tahunan, dua kecamatan terdiri dari Dawarblandong dan Ngoro itu memang sulit ditemukan sumber mata air. ’’Sesuai dengan prediksi BMKG pusat, pertengahan bulan Juni 2019 memang sudah memasuki musim kemarau,’’ ungkap Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto, Muhammad Zaini.

Mitigasi pun kembali dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Mojokerto. Selain untuk mengantisipasi kekeringan dan krisis air bersih yang setiap tahun melanda, upaya ini sekaligus sebagai penanggulangan BPBD terhadap warga terdampak.

’’Makanya, sejumlah persiapan dan pemetaan dalam menghadapi musim kemarau sudah kita lakukan,’’ ujarnya. Mengacu pada tahun sebelumnya, BPBD mengklaim terdapat dua kecamatan yang perlu penangan serius perihal kebutuhan air bersih. ’’Dua kecamatan yang menjadi langganan kekeringan ini meliputi Dawarblandong dan Ngoro,’’ katanya.

Ia menyebutkan, dalam dua wilayah kecamatan ini setidaknya ada delapan desa terdampak. Meliputi, tiga desa di Kecamatan Ngoro. Terdiri dari Desa Kunjowesi, Desa Manduromanggunggajah, dan Desa Kutogirang. Sedangkan lima desa lainnya adalah Desa Mandureso, Desa Dawarblandong, Desa Pulorejo, Desa Cinandang, dan Desa Simongagrok di Kecamatan Dawarblandong.

Dari delapan desa ini ada sekitar 9.864 jiwa dengan 3.217 KK (kartu keluarga). ’’Masing-masing 9.059 jiwa dengan 2.946 KK di Kecaamatan Ngoro, dan 805 jiwa dengan 271 KK di Kecamatan Dawarblandong,’’ terangnya.

Menurut Zaini, banyak faktor yang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah tersebut. Salah satu yang mendasar adalah karena sudah memasuki musim kemarau. Namun, untuk wilayah utara Sungai Brantas, lanjut Zaini, sebagian besar kekeringan karena masyarakatnya menggunakan sumber air dari Weslic.

Sehingga jika musim kemarau tiba, kekurangan air bersih sudah tak bisa dihindari lagi. Sebab, bisa dipastikan air sumber akan mengecil seiring tidak adanya hujan. Tak hanya itu, gangguan listrik turut menjadi salah pemicu terjadinya kekeringan di wilayah utara sungai.

Hal itu, karena dari sumber air digerakkan menggunakan pompa. Sedangkan energi pompa digerakkan menggunakan tenaga listrik. ’’Listriknya terganggu, mungkin karena bayarnya telat atau kadang pas PLN-nya drop,’’ ujarnya. Kendati demikian, sejauh ini, pemerintah sudah melakukan pendekatan kepada warga terdampak krisis air bersih agar berlangganan PDAM (perusahaan daerah air minum).

’’Karena fasilitasnya sudah ada, dan PDAM siap untuk melayani,’’ tuturnya. Sebaliknya, untuk wilayah selatan Kabupaten Mojokerto, faktonya juga masih sama. Yakni, karena tidak ada titik sumber mata air yang keluar.

Namun, pemerintah sudah melakukan pemasangan pipanisai dari sumber Trawas yang menyambung ke Desa Kunjorewesi, Kecamatan Ngoro. Dengan pipaniasi berukuran 4 dim sepanjang 12 kilometer (km) itu diharapkan mampu menekan kekeringan di wilayah lereng Gunung Penanggungan.

’’Di Dusun Sumberan, Desa Kunjorowesi, kami juga sudah memasang pompa submersible  sebagai pendukung,’’ terangnya. Di lain sisi, untuk penanganan darurat seperti halnya pengiriman air bersih, BPBD juga sudah menyiapkan anggaran melalui APBD 2019 Rp 100 juta. ’’Anggaran tanggap darurat ini juga dimungkinkan akan diusulkan lagi pada P-APBD sesuai kebutuhan,’’ tandasnya. 

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia