Kamis, 21 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Tak Penuhi Pagu, Jalur Siswa Miskin Diperpanjang, Bisa Bermodal SKTM

18 Juni 2019, 19: 42: 46 WIB | editor : Mochamad Chariris

: Pengumuman PPDB jalur offline di SMAN 1 Sooko, Kabupaten Mojokerto. Calon siswa ramai-ramai mencari namanya di papan pengumuman.

: Pengumuman PPDB jalur offline di SMAN 1 Sooko, Kabupaten Mojokerto. Calon siswa ramai-ramai mencari namanya di papan pengumuman. (Sofan Kurniawan/radarmojokerto/id)

MOJOKERTO – Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur reguler SMA/SMK Negeri telah resmi dibuka, Senin (17/6).

Di saat bersamaan, pagi kemarin sekaligus diumumkan calon siswa yang lolos melalui pendaftaran jalur offline atau semi-online. Namun, masih banyak SMA/SMK neegeri yang gagal memenuhi pagu awal 30 persen.

Karena itu, Cabang Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto kembali membuka pendaftaran tahap kedua yang hanya dikhususkan bagi jalur warga tidak mampu.

Kepala Cabang Dispendik Provinsi Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto Mariyono, mengungkapkan, dibukanya kembali pendaftaran offline merupakan kebijakan dari Pemprov Jatim. Kondisi itu disebabkan belum terpenuhinya pagu yang membuka tiga jalur tersebut.

’’Ternyata di lapangan banyak siswa tidak mampu yang belum mendapatkan sekolah. Provinsi memberi kesempatan silakan mengajukan lagi,’’ tandasnya. Berdasarkan hasil pengumuman PPDB offline Senin (17/6) sebagaian besar sekolah belum mampu memenuhi pagu. Kebanyakan berasal dari jalur siswa tidak mampu yang dijatah 20 persen.

Termasuk di dalamnya 5 persen untuk anak buruh. Karena itu, sekolah diminta untuk kembali membuka pendaftaran pada jalur tersebut. ’’Bagi sekolah yang tidak terpenuhi kuotanya, bisa menyaring lagi secara offline. Tapi khusus jalur warga tidak mampu saja,’’ ujarnya.

Sedangkan kesempatan untuk jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur prestasi sudah tertutup. Sebelumnya, masing-masing jalur tersebut dijatah 5 persen. Menurutnya, banyaknya bangku yang tidak terisi dari jalur siswa tidak mampu disebabkan berbagai faktor.

Di antaranya, karena tidak bisa memenui persyaratan sesuai yang diatur dalam petunjuk teknis (juknis). Pada pendaftaran awal, calon siswa dipersyaratkan telah terdaftar Program Indonesia Pintar (PIP), memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau program bantuan sosial (bansos) lainnya.

Namun, kondisi di lapangan rupanya tidak sedikit siswa yang mengantoginya. Hingga akhirnya, pemprov memberi kelonggaran dengan bisa mendaftar dengan hanya mengurus Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari pemerintah desa atau kelurahan setempat.

Namun, perubahan kebijakan di tengah proses pendaftaran itu sempat menuai polemik. Banyak wali murid yang kecewa lantaran anaknya sudah telanjur tidak diterima pada hari pertama pendaftaran, Selasa (11/6) lalu. Sedangkan penerapan SKTM diberlakukan pada hari terakhir Kamis (13/6).

Oleh karena itu, Mantan Kepala Cabang Dispendik Wilayah Bangkalan ini, menyebutkan, dengan dibukanya kembali pendaftaran jalur tidak mampu tahap kedua ini, diharapkan bisa mengakomodir pendaftar yang tidak tertampung sebelumnya. ’’Tapi tetap harus memenuhi persyaratan warga tidak mampu,’’ tandasnya.

Pendaftaran langsung dibuka mulai kemarin dan akan ditutup sore ini. Selain KIP, PIP, atau kartu penerima bansos lainnya, calon siswa juga melampirkan SKTM. Namun, Mariyono mengingatkan bagi lurah atau kepala desa agar berhati-hati dalam menerbitkan ’surat sakti’ tersebut.

Di sisi lain, tim operator PPDB sekolah juga diwajibkan untuk survei lapangan terhadap kondisi ekonomi setiap pendaftar. Jika tidak kesesuaian, maka sekolah berhak untuk mencoret dan menggantinya pendaftar lainnya. ’’Bisa saja ada yang ngaku-ngaku miskin dengan memiliki dokumen ada. Tapi saat dicek ternyata tidak terbukti miskin, maka bisa dibatalkan,’’ pungkasnya.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia