Sabtu, 20 Jul 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Polisi Tahan Kades dan Sekdes, Diduga Selewengkan Anggaran Dana Desa

22 Mei 2019, 22: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Tersangka sebelum menjalani pemeriksaan di Unit Tipikor Satreskrim Polres Mojokerto.

Tersangka sebelum menjalani pemeriksaan di Unit Tipikor Satreskrim Polres Mojokerto. (Khudori Aliandu/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO - Dugaan korupsi di Desa Wonoploso, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, akhirnya menyeret dua tersangka. Keduanya yang kini sudah ditahan di Mapolres Mojokerto adalah kades dan sekretaris desa setempat.

Yakni, Radita Angga Dwi Mahendra, 31, dan Imam Ghozali, 57. Kasatreskrim Polres Mojokerto, AKP M. Sholikhin Fery mengatakan, hasil penyelidikan, akhirnya petugas meningkatkan status kades dan sekdes menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi.

’’Keduanya terbukti bersekongkol melakukan penyelewengan dana desa (DD) tahun anggaran 2017,’’ ungkapnya. Menurut Fery, dalam melakukan penyalahgunaan anggaran, kepala desa selaku penanggung jawab keuangan desa dengan cara melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai RAB (rencana anggaran biaya) yang dibuat.

Masing-masing, pembangunan jembatan dengan ploting anggaran Rp 210 juta, dan pembangunan rehab untuk lima gedung posyandu sebesar Rp 271 juta. Sebenarnya, lanjut Fery, dari anggaran biaya yang ditetapkan tersebut, kepala desa melaksanakan pembangunan. Namun, laporan realisasi pengeluaran uang yang dibuat bendahara desa dan realisasinya di lokasi tidak sinkron.

’’Artinya, terjadi mark-up anggaran. Sehingga ada pengeluaran uang desa yang fiktif hingga menimbulkan kerugian negara,’’ tuturnya. Disebutkan Fery, temuan kerugian negara itu hasil audit Inspektorat atau Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Hasil penyelidikan ditemukan ada kelebihan pembayaran pembangunan jembatan dan posyandu sebesar Rp 70 juta.

Kendati demikian, bukan berarti temuan itu lantas dilakukan penindakan oleh kepolisian. Terlebih dulu, Inspektorat memberi kesempatan pada kades untuk mengembalikan uang tersebut ke rekening desa dalam rentan waktu dua minggu. Langkah itu sekaligus sebagai upaya pemerintah melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

’’Tapi, kepala desa hanya mengembalikan Rp 20 juta saja. Sisanya, kepala desa hanya membuat pernyataan kepada Inspektorat,’’ paparnya. Namun, hingga jatuh tempo, kades selaku terlapor diduga tidak mau mengembalikan kepada negara. Artinya, kata Fery, dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk membayar dana yang diselewengkan tersebut.

Atas dasar tidak ada iktikad baik dalam mengembalikan uang negara, membuat Inspektorat melimpahkan kasus ini ke kepolisian. Sebaliknya, setelah dilakukan pemanggilan oleh unit pidana korupsi, secara mendadak, kades malah melakukan pengembalian kekurangan uang Rp 50 juta yang diselewengkan.

Namun, nasi sudah menjadi bubur. Tindakan kades ini tak membuat polisi menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemarin resmi polisi menetapkan kades dan sekdes tersebut menjadi tersangka dan langsung dilanjutkan penahanan.

’’Pengembalian keuangan negara tidak menghapus perbuatan pidananya,’’ jelasnya. Oleh polisi, kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 9, UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 KUHP. ’’Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,’’ tandas Fery.

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia