Jumat, 20 Sep 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

Logistik Pilpres 2019 Tak Akan Dipakai KPU saat Pilbup Mojokerto 2020

18 Mei 2019, 04: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Kotak suara yang sudah dipakai untuk pileg dan pilpres April lalu tidak boleh dipakai.

Kotak suara yang sudah dipakai untuk pileg dan pilpres April lalu tidak boleh dipakai. (Imron Arlado/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Kebutuhan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto dalam proses pemilihan bupati (pilbup) yang berlangsung 2020 nanti, mengalami pembengkakan.

Dari yang semula hanya menghabiskan anggaran Rp 24 miliar, pilbup kali ini diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 52,5 miliar. Besarnya anggaran yang dibutuhkan penyelenggara pemilu ini, karena sederet logistik, harus baru. ’’Kebutuhan kotak suara dan bilik suara semuanya harus baru,’’ jelas Sekretaris KPU Kabupaten Mojokerto Heru Kendoyo.

Berbeda dengan pilbup di tahun 2015 lalu. Heru menjelaskan, kebutuhan logistik masih disokong dengan kotak dan bilik suara yang lama dan berbahan aluminium. Akan tetapi, saat ini semuanya harus baru. ’’Karena aturan, semua harus baru,’’ tegas dia.

Untuk menyiasatinya, KPU bisa memanfaatkan logistik sisa penggunaan pemilu 17 April lalu. Namun, Heru mengaku belum menghitung tingkat kelayakannya. Kebutuhan logistik sendiri, dinilai tak sebanyak pemilu lalu yang mencapai 16 ribuan kotak suara. Untuk pilbup, hanya butuh sekitar 1.700 TPS saja. 

Anggaran sebesar Rp 52,2 miliar untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2020 nanti, dipastikan belum final. Besaran dana ini masih berpotensi berubah lantaran proses penghitungan belum tuntas.

Dari jumlah itu, kebutuhan anggaran terbanyak akan dihabiskan untuk proses pengadaan logistik. Dari anggaran itu, pengadaan logistik hingga sosialisasi diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 29,7 miliar. Sedangkan, sisanya senilai Rp 22,7 miliar merupakan kebutuhan honorarium.

Perlu diketahui, KPU memastikan akan menggelar pencoblosan pilkada Kabupaten Mojokerto September 2020. Dengan tahapan yang berlangsung selama 8 bulan, maka KPU akan bekerja sejak bulan Januari.

Selain KPU, pemda juga harus mengeluarkan anggaran tak sedikit untuk Bawaslu. Lembaga pengawas ini telah merinci kebutuhan pilkada hingga Rp 50 miliar. Besaran anggaran ini dengan asumsi kebutuhan pengawasan berlangsung hingga tingkat TPS. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia