Jumat, 23 Aug 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

KPU Kabupaten Mojokerto Butuh Dana Pilbup Senilai Rp 52,5 Miliar

16 Mei 2019, 07: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (jawapos.com for radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto membutuhkan anggaran hingga Rp 52,2 miliar untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto (Pilbup) tahun 2020 nanti. Besaran dana ini masih berpotensi berubah lantaran proses penghitungan belum tuntas.

Sekretaris KPU Kabupaten Mojokerto Heru Kendoyo, mengatakan, KPU masih menghitung kebutuhan secara kasar pilbup yang dimulai Januari nanti. ’’Sekarang masih perhitungan kasar. Belum begitu detail,’’ ungkapnya.

Kebutuhan anggaran terbanyak dalam proses pilbup nanti, ujar dia, akan dihabiskan untuk proses pengadaan logistik. Dari anggaran itu, pengadaan logistik hingga sosialisasi diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 29,7 miliar. Sedangkan, sisanya senilai Rp 22,7 miliar merupakan kebutuhan honorarium.

Diakui Heru, kebutuhan anggaran yang sangat besar ini disebabkan pengadaan logistik. KPU masih banyak menggunakan sisa logistik pilbup di tahun sebelumnya. ’’Berbeda dengan pilkada lalu. Saat itu, logistik masih pakai sisa yang lama. Sehingga, anggaran jauh lebih minim,’’ tambahnya. 

Saat pilkada yang digelar 2015 lalu, KPU Kabupaten Mojokerto mendapat kucuran anggaran hingga Rp 30 miliar. Namun, dana tersebut hanya terpakai Rp 23 miliar saja. KPU harus menggunakan kotak dan bilik suara lama lantaran terbuat dari alumunium.

Di pilkada kali ini, logistik yang dibutuhkan dalam pemilihan harus baru. ’’Belum tahu kalau nanti ada perubahan. Atau bisa pakai logistik yang lama,’’ tambah dia.

Dalam aturan yang telah ditentukan, kotak dan bilik suara yang terbuat dari karton hanya sekali pakai. Sehingga, KPU harus melakukan pengadaan barang baru untuk menjalankan pemilihan.

Kebutuhan anggaran ini dalam waktu dekat akan diajukan ke pemda. Dengan harapan, anggaran tersebut bisa dikucurkan dalam pembahasan APBD 2020 nanti. Karena, tahapan pilkada sendiri, akan dimulai Januari nanti.

Perlu diketahui, KPU memastikan akan menggelar pencoblosan pilkada Kabupaten Mojokerto September 2020. Dengan tahapan yang berlangsung selama 8 bulan, maka KPU akan bekerja sejak bulan Januari.

Selain KPU, pemda juga harus mengeluarkan anggaran tak sedikit untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga pengawas ini telah merinci kebutuhan pilkada hingga Rp 50 miliar. Besaran anggaran ini dengan asumsi kebutuhan pengawasan berlangsung hingga tingkat TPS. (ron/abi)

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia