Selasa, 25 Jun 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Wow, 18 Kelurahan di Kota Mojokerto Dimanjakan Anggaran Rp 55 Miliar

09 Mei 2019, 21: 10: 58 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa for radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Seluruh kelurahan di Kota Mojokerto harus bersiap mengelola anggaran jumbo tahun ini. Selain mendapat kucuran dana kelurahan dari pusat, Pemkot Mojokerto juga bersiap merealisasikan pengalokasian APBD sebesar 5 persen untuk kelurahan.

Diperkirakan, total yang akan diterima seluruh kelurahan mencapai Rp 55 miliar. Langkah itu dilakukan mengingat pemerintah daerah diharuskan menyisihkan APBD sebesar 5 persen untuk kelurahan. Aturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

”Rencananya nanti kelurahan di-dropping dana 5 persen dari APBD,” terang Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Ruby Hartoyo. Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menyusun penyesuaian anggaran. Pasalnya, guna menyisihkan APBD untuk kelurahan, harus dilakukan penggeseran dari rencana sebelumnya. ”Sekarang sudah kita susun,” paparnya.

Dijelaskan Ruby, disepakati, bahwa pengalihan itu menyasar salah satu plot anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dia mengatakan, hasil usulan Musyarawarah Prencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut bakal dialihkan ke kelurahan. ”Jadi, dananya kita lakukan pergeseran dari PU untuk dikembalikan di kelurahan,” tandasnya.

Tak tanggung-tanggung, berdasarkan hasil penghitungan APBD Kota Mojokerto tahun ini, total alokasi yang bakal digerojok ke kelurahan mencapai kurang lebih Rp 49 miliar. Dana tersebut bakal dicairkan ke 18 kelurahan yang ada di Kota Onde-Onde. ”Kalau kita kalkulasikan, kurang lebih dana yang harus dikelola kelurahan itu sekitar Rp 49 miliar,” tandasnya.

Angka itu belum diakumulasikan dengan dana kelurahan yang juga bakal diterima dari dana alokasi umum (DAU) tambahan dari pemerintah pusat. Setiap kelurahan rata-rata akan menerima bantuan sebesar Rp 352 juta. Dari 18 kelurahan di Kota Onde-Onde, maka diperkirakan bakal mendapat kucuran sebesar Rp 6 miliar yang bersumber dari APBN itu.

Dengan demikian, total dana kelurahan di Kota Mojokerto menyentuh Rp 55 miliar. Menurut menegaskan, dana tidak dicairkan secara merata, melainkan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing kelurahan. Setiap kelurahan bakal menerima rata-rata ada Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar.

Dia menyebut, sesuai Permendagri 130/2018, dana itu bisa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat di setiap kelurahan. ”Jadi, tergantung urgensi kelurahan masing-masing. Kalau sesuai juknis, bisa dipakai untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat,” tandas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Mojokerto ini.

Oleh karena itu, besaran pencairannya nanti tergantung dari inventarisasi kebutuhan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan. Pihaknya juga telah membuat petunjuk teknis (juknis) sebagai regulasi agar penggunaan anggaran tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia