Kamis, 23 May 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Akreditasi Kedaluarsa, RSUD RA Basoeni Diputus Kontrak BPJS Kesehatan

03 Mei 2019, 21: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Pemohon menunggu antrean pelayanan di Kantor BPJS Cabang Mojokerto.

Pemohon menunggu antrean pelayanan di Kantor BPJS Cabang Mojokerto. (Rizal Amrulloh/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Empat rumah sakit (RS) di Kabupaten dan Kota Mojokerto terpaksa tidak bisa melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Ini setelah fasilitas kesehatan (faskes) tersebut resmi diputus kontrak BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, lantaran masa akreditasinya kedaluarsa.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, dr Dina Diana Permata menjelaskan, akreditasi menjadi syarat wajib kerja sama antara RS dengan BPJS Kesehatan. Bagi RS yang belum memiliki akreditasi atau masa berlakunya habis, maka akan kerja samanya akan terancam diputus.

BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto mencatat, sepanjang 2019 ini terdapat 14 RS yang masa berlakunya habis atau akan habis hingga 31 Desember nanti. Bahkan, empat RS di antaranya telah melewati masa kedaluarsa pada periode Januari sampai Mei ini.

”Karena sertifikat akreditasinya kedaluarsa maka kita stop dulu kerja samanya,” terangnya Kamis (2/5). Masing-masing adalah RS Kamar Medika Kota Mojokerto, RS Mutiara Hati, Kecamatan Gedeg, dan RS Mawaddah Medika, Kecamatan Ngoro, yang telah habis akreditasinya sejak Maret lalu. Selain itu, ada RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto yang juga telah melewati masa berlakunya pada 25 April.

Dina menyatakan, pemutusan kerja sama tersebut berlaku sampai RS tersebut mendapatkan sertifikat akreditasinya lagi melalui proses reakreditasi. Dengan demikian, keempat faskes tidak lagi dapat memberi pelayanan peserta JKN-KIS terhitung 1 Mei kemarin. ”Tapi, untuk pelayanan yang bersifat emergency tetap bisa kita layani,” tandasnya.

Dia menjelaskan, persyaratan akreditasi bagi RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak diterapkannya program JKN-KIS pada 2014 lalu. Namun, karena kesiapan rumah sakit, ketentuan itu kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

Dina merinci, hingga akhir April 2019, terdapat 30 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto. Terdiri atas 28 rumah sakit dan 2 klinik utama di wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto dan Jombang. Seluruhnya telah tercatat mengantongi akreditasi yang dikeluarkan Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Namun, faskes tersebut wajib secara rutin memperbarui status akreditasinya. Dina menyebut, sebelumnya pihaknya sudah mengingatkan RS yang menjadi mitranya untuk memperbarui sebelum jatuh tempo. ”Kita sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi,” bebernya.

Selain itu, melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga sudah mengirimkan pemberitahuan bagi rumah sakit agar segera terakreditasi. Bahkan, pemerintah juga telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tetapi belum terakreditasi. ”Paling lambat 30 Juni 2019 nanti harus sudah terakreditasi,” pungkas Dina. 

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia