Selasa, 20 Aug 2019
radarmojokerto
icon featured
Sambel Wader
Oleh: Andung Achmad Kurniawan

Sepakat Jaga Keseimbangan Alam dan Lingkungan

26 April 2019, 21: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Direktur Jawa Pos Radar Mojokerto juga Ketua Aliansi Air Andung Achmad Kurniawan.

Direktur Jawa Pos Radar Mojokerto juga Ketua Aliansi Air Andung Achmad Kurniawan. (Nadzir/radarmojokerto.id)

BANYAKNYA perubahan fungsi lahan, keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, dan kurang sadarnya masyarakat terhadap kondisi lingkungan menjadi salah satu penyebab berubahnya kondisi lingkungan.

Perubahan kondisi lingkungan menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai kejadian seperti banjir, kekeringan, maupun tanah longsor. Sekitar 70 orang dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pegiat lingkungan, sekolah Adiwiyata, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan swasta, kelompok pemuda, serius mengikuti seminar Sinergi Menjaga Keseimbangan Lingkungan di Aula Kantor Camat Trawas kemarin.

Seminar dengan pembicara Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Hariono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Zainul Arifin, Direktur Jawa Pos Radar Mojokerto yang juga Ketua Aliansi Air Andung Achmad Kurniawan, Upi Ghufiroh dari APIK USAID, dan Sisyantoko Direktur Wehasta yang juga Ketua Bank Sampah Induk Mojokerto, tersebut mengupas berbagai hal tentang kondisi lingkungan di Mojokerto.

Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Hariono, menjelaskan pentingnya mencintai bumi dengan menjaga keseimbangan lingkungan. Menurutnya, Kabupaten Mojokerto yang luas wilayahnya 97.445 hektare, terdiri dari berbagai fungsi kawasan. Di antaranya, hortikultura, hutan lindung, hutan produksi, kawasan peruntukan industri, permukiman pedesaan, pertanian, Taman Hutan Raya, RTH Perkotaan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta kawasan resapan air.

Dari berbagai fungsi lahan itu, mandat yang diterima Pemkab Mojokerto dan kemampuan menanganinya sangat terbatas. ’’Karena itu peran aktif berbagai lapisan masyarakat sangat diperlukan, karena kami tidak bisa menjangkau semua wilayah yang ada. Banyak yang harus mendapat perhatian sangat serius. Dan ini tidak bisa berjalan optimal tanpa peran aktif masyarakat,’’ katanya.

Dia mengakui, Pemkab Mojokerto tidak bisa menjangkau berbagai masalah yang berhubungan lingkungan dan pelestarian alam, karena keterbatasan kemampuan dan kewilayahan. Kondisi geografis Mojokerto juga memiliki spesifikasi tersendiri.

Dia mencontohkan masalah di Kunjorowesi yang hampir tiap tahun mengalami kekurangan air bersih. ’’Kunjorowesi di Ngoro,  yang mengalami kekurangan suplai air bersih tidak akan bisa diatasi tanpa kerja sama berbagai pihak. Saat ini kekurangan suplai air bersih sudah bisa diatasi dengan suplai air dari Desa Duyung, Kecamatan Trawas,’’ tambahnya.

Nah, keberadaan sumber air di Duyung, Trawas, kalau tidak dipelihara dan dikelola dengan baik, akan timbul masalah di kemudian hari. ’’Karena itu, kami mendukung usulan Aliansi Air kepada DPRD Kabupaten Mojokerto beberapa waktu lalu tentang adanya perda jasa lingkungan untuk memelihara sumber air,’’ tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala DLH Mojokerto, Zainul Arifin. Selama ini pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, tanpa peran instansi atau lembaga lain dan tanpa kerja sama dari berbagai pihak, masalah lingkungan tidak bisa diatasi dengan baik.

Zainul mencontohkan, pembersihan sampah di Jembatan Sungai Brangkal beberapa waktu lalu. ’’Kalau Cuma membersihkan, itu gampang. Yang sulit itu menjaga kelanjutannya. Kalau masyarakat tidak ikut mejaga, tempat itu akan kembali jadi sasaran pembuangan sampah. Nah, kami juga dibantu masyarakat untuk mengawasi dan menjaga daerah itu agar bebas dari sampah. Sehingga sampai sekarang tempat itu tetap bersih dari sampah,’’ tuturnya.

Andung Achmad Kurniawan, Direktur Jawa Pos Radar Mojokerto, yang juga Ketua  Aliansi Air, pada kesempatan itu menyebutkan bahwa menjaga lingkungan akan lebih baik kalau diawali dari diri sendiri. Kemudian memperhatikan lingkungan dan mengajak atau setidaknya memberi contoh masyarakat sekitarnya.

’’Untuk masalah di lingkungan yang lebih luas, bisa dicarikan solusi bersama. Kalau bisa diatasi sendiri di lingkungan masing-masing. Kalau kesulitan, baru dikonsultasikan ke pemegang kepentingan di tingkat lebih tinggi,’’ katanya.

Sedangkan Upi Ghufiroh dari APIK USAID menjelaskan berbagai langkah yang sudah dilakukan agar masyarakat bisa mengenali atau mendeteksi perubahan lingkungan akibat perubahan iklim. Empat wilayah kecamatan di Mojokerto, yakni Trawas, Pacet, Gondang, dan Jatirejo, adalah wilayah yang memiliki sumber air yang potensial.

’’Namun empat wilayah ini juga memiiiki risiko kerawanan bencana yang cukup tinggi. Mulai banjir, longsor, dan berkurangnya mata air. Kegiatan kami juga langsung melibatkan masyarakat setempat, dan sudah mendeteksi berbagai potensi, baik potensi sumber daya maupun potensi bencananya,’’ sahutnya, sambil mengajak agar masyarakat mulai mengurangi penggunaan plastik yang juga merupakan polutan.

Sementara Sisyantoko, direktur Wehasta, yang juga Ketua Bank Sampah Induk Mojokerto, menyoroti banyaknya  sampah yang ada. Baik sampah rumah tangga, sampai sampah yang dibuang di sungai.

’’Anggota kami banyak mendapati banyak sampah yang dibuangdi sungai. Kami memang memanfaatkan sampah agar bisa menjadi penghasilan. Tapi kami sangat prihatin banyaknya sampah yang dibuang di sungai karena hal itu sangat mengganggu kebersihan ligkungan,’’ katanya.

Paparan yang disampaikan para pembicara langsung direspons peserta seminar. Lusi, pengajar dari SMAN 1 Kutorejo, menceritakan pengalamannya menjumpai onggokan sampah popok di salah satu sungai di wilayah Kecamatan Pungging. ’’Bagaimana menghilangkan kebiasaan warga membuang sampah, apalagi popok di sungai. Apa harus dilaporkan atau bagaimana?’’ tanyanya.

Sedangkan Juari, salah satu staf Bappeda, juga menyampaikan berkurangnya jumlah mata air di Mojokerto.  Dia menyebutkan, pada 1990, saat dia masih bertugas di Pengairan Pemprov Jatim, jumlah mata air di Mojokerto ada sekitar 200 titik.

’’Kami pantau terus, pada 2010 ketika Sumber Daya Alam menjadi wewenang daerah karena otonomi, mata air yang ada tinggal 100 titik, dan kondisi terakhir kami pantau jumlah mata air tinggal 70 titik,’’ tuturnya. ’’Jumlah ini akan terus berkurang dan bisa jadi pada sepuluh tahun mendatang Mojokerto bisa kekurangan air bersih,’’ sahutnya.

Dari berbagai komentar yang muncul, akhirnya semua pihak yang mengikuti seminar sepakat membuat komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan alam dan pelestarian alam. Mereka menandatangani komitmen bersama tersebut dan meminta agar ditindak lanjuti agar mendapat perhatian lebih serius dari berbagai pihak terkait. (*)

*) Penulis adalah Direktur Jawa Pos Radar Mojokerto juga Ketua Aliansi Air.

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia