Kamis, 23 May 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Napi dan Pasien Tak Bisa Mencoblos, Terkendala Pindah Pilih

18 April 2019, 22: 30: 58 WIB | editor : Mochamad Chariris

Narapidana Lapas Kelas IIB Mojokerto menyalurkan hak pilihnya di TPS khusus Lapas Mojokerto.

Narapidana Lapas Kelas IIB Mojokerto menyalurkan hak pilihnya di TPS khusus Lapas Mojokerto. (Farisma Romawan/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO - Rabu (17/4) rakyat Indonesia memilih. Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pun di Mojokerto. Kota maupun kabupaten.

Dari pelaksanaan itu, ternyata tidak semua rakyat pemilik hak pilih, bisa menyalurkan suaranya. Terutama mereka yang pindah pilih. Menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto membuat ratusan narapidana (napi) tak dapat menyalurkan aspirasinya di Pemilu 2019.

Mereka terpaksa absen alias golput lantaran tak terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) di tempat asal mereka. Sehingga tidak bisa dicantumkan dalam DPTb (daftar pemilih tambahan) di tiga TPS (tempat pemungutan suara) khusus lapas.

Petugas TPS menjemput bola pemilih menyasar pasien rawat inap di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto

Petugas TPS menjemput bola pemilih menyasar pasien rawat inap di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto (Sofan Kurniawan/radarmojokerto.id)

Kasih Binadik Lapas Kelas IIB Mojokerto Andik Prasetyo, menjelaskan, ada 101 dari 696 napi yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Atau hanya 634 jiwa yang ditetapkan dalam DPTb lapas yang terdiri dari 595 napi plus 36 petugas yang turut mencoblos di TPS lapas.

’’Ada 101 warga binaan yang tak bisa ikut mencoblos. Meraka rata-rata adalah warga dari luar wilayah Mojokerto,’’ tuturnya. Andik juga meluruskan absennya ratusan napi itu bukan karena ada tekanan dari siapapun. Melainkan karena faktor teknis pemilihan.

Di mana, berdasarkan hasil penelusuran KPU Kota Mojokerto hingga Selasa (16/4) malam, data kependudukan 101 napi sebagian besar tidak tercantum dalam sistem adminduk. Sehingga otomatis tidak tercantum dalam DPT tempat asal mereka.

Pun demikian ketika petugas mengupayakan untuk mengurus surat pindah pilih bagi napi lewat form A5. Namun, juga terpaksa tidak maksimal lantaran pihak keluarga yang bersangkutan berada di luar wilayah atau jangkuan petugas lapas.

Sehingga sulit dalam melengkapi persyaratan pindah pilih. ’’Selebihnya banyak NIK-nya yang tidak muncul dan tidak terdaftar dalam DPT daerahnya masing masing,’’ tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin menegaskan persoalan itu karena faktor tidak adanya form A5 yang dapat mereka kantongi. Dalam PKPU, lanjut Amin sudah dijelaskan, bahwa syarat pencoblosan bagi warga binaan haruslah mengurus A5 atau pindah pilih dari TPS asalnya. Sehingga bisa langsung didaftarkan sebagai DPTb TPS khusus lapas.

Memang, KPU bersama petugas lapas jauh-jauh hari sudah memfasilitasi napi bersama keluarganya untuk bisa memenuhi syarat pindah pilih. Bahkan, fasilitasi juga dilakukan sampai perpanjangan pengurusan pindah pilih berlangsung H-7 lalu.

Namun, lagi-lagi persoalan teknis administrasi memang tidak bisa diotak-atik. ’’Dalam kondisi tertentu, seperti seseorang dalam proses hukum dalam jangka H-7 harusnya sudah mengurusi A5,’’ tambahnya.

Dalam catatan KPU, jumlah permintaan surat A5 di Kota Mojokerto saat Pemilu 2019 ini menjadi 1.050. Dengan jumlah pemohon terbanyak adalah kalangan warga binaan atau napi yang tengah menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIB Mojokerto.

Tak hanya napi, ratusan pasien di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto, juga gagal mengikuti Pemilu 2019. Kondisi itu disebabkan karena mereka tidak memegang formulir A5. Lembar resmi yang dikeluarkan KPU tersebut merupakan syarat bagi pemilih yang pindah tempat pencoblosan dari TPS asal.

Sedianya, KPU Kota Mojokerto telah memfasilitasi bagi pasien maupun keluarga pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit. Salah satunya yang dilakukan pada pada hari H pencoblosan kemarin (17/4).

Petugas dari TPS 15 Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon melakukan jemput bola ke RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo. Namun, saat dilakukan pendataan oleh petugas, hampir seluruh pasien tidak mengantongi formulir A5.

”Hari ini (kemarin, Red) kita coba datangi melayani pemilih di rumah sakit, tapi hanya ada satu orang saja yang membawa form A5,” terang Imam Bukhori, Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Mojokerto.

Menurut Imam, kebanyakan pasien dan penunggu hanya bisa menunjukkan formulir C6. Padahal, formulir tersebut hanya sebatas undangan pemberitahuan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan domisili daftar pemilih tetap (DPT).

”Karena hanya membawa C6, kita belum bisa melayani,” paparnya. Dia menjelaskan, prosedur pindah memilih dapat diajukan bagi pemilih dengan kondisi sedang sakit, di lapas, maupun sedang menjalani tugas.

Bahkan, menyusul dikabulkannya uji materi Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal 210 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengurusan form tersebut bisa dilayani sampai dengan H-7 atau 10 April lalu.

Bahkan, khusus bagi pasien yang baru masuk RS, mereka tetap diberi kelonggaran untuk mengurus A5 sampai dengan H-1 atau Selasa (16/4). Namun, nyatanya masih banyak pasien yang belum sepenuhnya memahami prosedur tersebut.

”Sebelumnya sudah kami informasikan, ternyata ada yang sudah keluar (pulang) dan ada juga pasein yang baru masuk,” paparnya. Akibat tidak bisa menyalurkan hak pilih, sejumlah pasien merasa kecewa. Mereka juga sempat bersitegang dengan petugas KPU.

Tetapi, setelah diberikan penjelasan, mereka akhirnya membubarkan diri. ”Jelas kecewa, eman-eman (sayang) tidak bisa mencoblos,” terang Ulfah, salah satu keluraga pasien di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo.

Perempuan asal Desa/Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ini sebenarnya tidak memilih golput pada pesta demokrasi tahun ini. Oleh karena itu, pada saat di RS, dirinya membawa surat undangan C6 dan e-KTP agar tetap bisa mengikuti pencoblosan.

Akan tetapi, dia terpaksa harus merelakan hak pilihnya lantaran belum memegang A5. ”Kalau pulang untuk mencoblos juga tidak mungkin, karena masih menunggu anak yang sedang dirawat,” tandasnya.

Terpisah, Wadir Administrasi Umum RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto Heru Setyadi menambahkan, sebelum digelarnya pemilu serentak, pihaknya bersama relawan KPU sudah intens menyosialisasikan supaya pasien mengurus A5 agar tetap bisa memilih di RS.

”Tetapi, kenyataannya di lapangan ternyata salah persepsi karena membawa C6,” imbuhnya. Oleh karena itu Heru meyayangkan banyaknya pasein yang terpaksa golput pada pemilu serentak. Sebab, kemarin (17/4) pasien yang menjalani rawat inap cukup tinggi.

Setidaknya tercatat ada 153 pasein berada di rumah sakit pelat merah tersebut. Jumlah ini belum ditambah dengan keluarga dan penunggu pasien yang ikut menginap. (far/ram)

(mj/far/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia