Kamis, 23 May 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojopedia

Pemilu Pertama di Indonesia, Sistem Mencoblos karena Buta Huruf Tinggi

11 April 2019, 22: 54: 43 WIB | editor : Mochamad Chariris

Suasana Pemilu 1977 untuk memilih anggota DPR RI dan DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Suasana Pemilu 1977 untuk memilih anggota DPR RI dan DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (Koleksi Yuhan for radarmojokerto.id)

SELANGKAH lagi seluruh masyarakat di Tanah Air akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pelaksanaan pesta demokrasi kali ini menjadi catatan sejarah baru pemilu di Indonesia.

Sebab, untuk kali pertama dilakukan secara serentak. Tidak hanya memilih Pemilihan Presiden (Pilres) melainkan juga bersamaan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Satu pemilih akan mencoblos lima surat suara.

Namun, metode dan mekanisme tidak jauh berbeda dengan pemilu perdana 1955 lalu. Cara pemberian suara tetap dengan pencoblosan pada surat suara. Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menjelaskan, jauh sebelum pemilu diselenggarakan, penduduk Jawa sudah mengenal pemilihan sejak adanya pilihan kepala desa (kades).

Hanya saja, mekanismenya dilakukan dengan memasukkan potongan bambu kecil atau biting pada bumbung bambu oleh para pemegang hak pilih. Jumlah bumbung mewakili calon yang mengikuti pemilihan.Di samping itu, ada pula pemilihan anggota Dewan Perwakilan Kota (DPK) yang dinamakan Gemeentesraad dan Dewan Perwakilan Kabupaten dengan sebutan Regentschaapsraad.

Pemilihan anggota legislatif pada masa kolonial Belanda ini mulai menggunakan tulisan. ”Untuk memilih anggota dewan tidak dilakukan dengan cara memasukkan biting, tetapi dengan menulis nama calon,” terangnya.

Pria yang akrab disapa Yuhan ini mengatakan, perubahan tata cara pelaksanaan pemilihan dilakukan untuk memudahkan para pemilih dalam memberikan suaranya.

Menurut Yuhan, hampir semua lapisan masyarakat tidak mengalami kendala ketika diterapkan sistem memasukkan biting ke dalam bumbung. Berbeda halnya dengan pemilihan anggota dewan dengan cara menulis.

Sebab, pemilih harus bisa baca dan tulis. Oleh karena itu, lanjut Yuhan, pemilik hak suara pada pemilihan anggota dewan terbatas pada golongan tertentu saja.

Orang yang diberi hak pilih adalah mereka-mereka yang terlibat dalam fungsi pemerintahan kolonial. ”Seperti lurah, asisten wedono, dan pejabat lainnya,” paparnya. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, pemerintahan Indonesia memutuskan untuk menggelar pemilu.

Yuhan menjelaskan, pemilu pertama kali di Indonesia digelar tahun 1949. Pemilihan tersebut berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1948 yang diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1949. Meski dinamai pemilihan umum, namun pemilu pada awal kemerdekaan itu adalah pemilihan lokal.

Sedangkan pemilihan umum sesungguhnya baru dilaksanakan pada tahun 1955. Dalam pesta demokrasi yang perdana ini, aturan main dalam proses pemberian suara kembali diubah. Masyarakat mulai dikenalkan dengan tata cara mencoblos pada surat suara yang memuat gambar partai dan calon yang ikut serta.

”Cara tersebut sebelumnya tidak pernah diterapkan dalam pemilihan zaman kolonial,” terangnya. Ketua KPU Kabupaten Mojokerto ini menyebutkan, mekanisme pencoblosan tersebut pernah tertulis dalam majalah Matahari yang terbit tahun 1955.

Di dalamnya memuat berita, bahwa cara pencoblosan digunakan karena melihat kondisi rakyat Indonesia pada umumnya. Mengingat, pada saat itu angka buta huruf masih tinggi. Sehingga tidak memungkinkan jika memilih dengan cara menulis.

”Dengan asumsi rendahnya tingkat pendidikan, maka cara yang logis adalah mencoblos,” paparnya. Surat suara yang telah dicoblos kemudian dimasukkan dalam kotak suara yang telah disediakan di luar bilik suara. Sejarah mencatat, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 kali.

Selama itu pula, mekanisme pemberian suara dalam pemilihan dilakukan dengan mencoblos. Hanya saja, metode contreng menggunakan pulpen pernah sekali dilakukan pada Pemilu 2009 lalu.

Meski angka buta huruf sudah jauh berkurang, mencoblos kembali digunakan pada Pemilu 2014. Cara yang sama juga diterapkan pada pemilu serentak 2019 yang berlangsung Rabu (17/4) nanti.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia