Jumat, 24 May 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Krisis Pegawai, Pemkab Mojokerto Butuh 2 Ribu PNS Baru

11 April 2019, 16: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (jawapos.com for radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Krisis kepegawaian yang dialami Pemkab Mojokerto sejak awal kepemimpinan Bupati nonaktif Mustofa Kamal Pasa (MKP) nampaknya masih akan terus terjadi.

Meski tahun 2018 pemkab telah menggelar rekrutmen PNS, namun jumlahnya belum cukup mengakomodasi krisis pegawai di sejumlah OPD yang tersebar di 18 kecamatan. Bahkan, tingkat kebutuhan PNS baru itu kini mencapai angka 2.000 lowongan formasi setelah menghitung dari pengurangan PNS setiap tahunnya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto Susantoso mengatakan, jumlah kebutuhan itu merupakan angka yang realistis. Di mana, pemkab selama 8 tahun terakhir ini memang tidak menambah jumlah pegawai setelah menerapkan moratorium CPNS (calon pegawai negeri sipil).

Sehingga jumlah pegawai semakin tahun terus berkurang. Baik itu karena pensiun, meninggal dunia, hingga pindah tugas ke daerah lain. Akibatnya, krisis pegawai tak bisa dielakkan. ’’Bayangkan, 8 tahun tidak ada rekrutmen. Yang kurang tidak hanya di tingkat dinas, tapi juga di kecamatan,’’ ungkapnya Rabu (10/4).

Nah, kekurangan itu yang nampaknya bakal diupayakan BKPP lewat rekrutmen kembali CPNS tahun ini. Di mana, usulan sebanyak 2 ribu formasi lowongan bakal langsung diajukan BKPP ke BKN pusat. Termasuk pula rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang telah berlangsung awal tahun kemarin.

Sehingga kekurangan tenaga pegawai bisa segera teratasi. ’’Termasuk PPPK kemarin kan juga upaya untuk mengatasi kekurangan,’’ tandasnya. Meski demikian, Susantoso mengaku usulan sebanyak itu belum tentu semuanya disetujui. Sehingga butuh realisasi kembali atas pengajuan jumlah formasi lowongan yang diusulkan.

Di mana, penghitungan kebutuhan menyesuaikan ketersediaan anggaran untuk belanja pegawai. Baik rekrutmen CPNS maupun PPPK. ’’Misalnya, jumlah PNS yang baru (rekrutmen 2018) nanti ditambah dengan PPPK, maka totalnya ada sekitar 500-an pegawai. Kita sesuaikan dengan anggaran untuk gaji pegawai baru tahun ini yang dipatok maksimal seribu pegawai, maka bisa jadi yang diusulkan hanya 5000-an formasi yang tersisa,’’ tandasnya.

Sebelumnya, pemkab telah menggelar rekrutmen CPNS di tahun 2018 lalu setelah 7 tahun sebelumnya puasa penambahan PNS. Sebanyak 179 formasi di 42 jabatan struktural diperebutkan ratusan pelamar baik dari dalam maupun luar kabupaten. Terdiri dari formasi umum 152 orang, cumlaude 8 orang, disabilitas 2 orang, serta eks guru honerer K-2 17 orang.

Namun, dari jumlah itu, 4 kursi di antaranya gagal diisi alias kosong. Yakni, di formasi K-2 lantaran 4 pelamar tidak mampu memenuhi passing grade yang dipasang BKN saat tes SKD (seleksi kompetensi dasar). Sehingga total hanya 175 peserta yang lolos seleksi. Dalam waktu dekat, ratusan peserta itu bakal menyandang jabatan PNS baru di formasi yang mereka pilih. 

(mj/far/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia