Rabu, 22 May 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Fraksi Demokrat No Comment soal Kasus Dugaan Penipuan CPNS Anggotanya

10 April 2019, 18: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Korban dugaan penipuan CPNS memberikan keterangan kepada wartawan.

Korban dugaan penipuan CPNS memberikan keterangan kepada wartawan. (Sofan Kurniawan/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Dugaan kasus penipuan yang melibatkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto Aang Rusli Ubaidillah didengar kalangan anggota dewan lainnya.

Fraksi Partai Demokrat selaku tempat naungan Aang sejauh ini masih memilih bungkam menanggapi kasus yang membelit salah satu anggotanya. Mencuatnya kabar dugaan praktik penipuan yang melibatkan anggota wakil rakyat itu mengagetkan banyak pihak.

Bagaimana tidak, kabar itu muncul menjelang penyelenggaraan Pemilu 2019. Dimana, banyak anggota dewan yang juga tengah sibuk mempersiapkan diri menjelang pemilihan, 17 April nanti. Praktis, kabar itu membuat banyak pihak enggan bergulat dengan polemik tersebut.

Tak terkecuali dari kalangan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Mojokerto. Yang mana, Aang merupakan salah satu anggota fraksi tersebut. ’’Kami no comment,’’ jawab Ketua FPD Jumiati ketika dimintai tanggapan Jawa Pos Radar Mojokerto, Selasa (9/4).

Pihaknya sendiri mengaku tengah melaksanakan agenda kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah. Dirinya enggan memberikan tanggapan terhadap dugaan kasus yang membelit salah satu anggotanya. Menurutnya, dugaan tersebut membelit secara personal bukan terkait langsung dengan keanggotaannya di DPRD.

Tanggapan pasif juga diungkapkan Ketua Badan Kehormatan (BK) Mohamad Soleh. Pihaknya juga mengaku tengah berada di luar daerah untuk kunker. Dimintai tanggapan terkait dugaan kasus penipuan yang melibatkan salah satu anggota dewan, pihaknya belum memberikan jawaban.

’’Saya masih di Jakarta,’’ jawabnya lewat layanan pesan WhatsApp. Meski begitu, tak sedikit kalangan dewan yang melihat polemik tersebut merupakan permasalahan personal Aang. Lantaran, tidak melibatkan status keanggotaan dewan.

’’Secara normatif itu kelihatannya urusan personal yang bersangkutan. Tidak ada sangkut paut dengan keanggotannya di dewan,’’ ungkap salah satu dewan yang enggan namanya dikorankan. Di samping itu, disebut-sebut pula, dugaan praktik penipuan tersebut juga belum sampai masuk berupa laporan ke DPRD Kabupaten Mojokerto.

Sehingga, dirasakan tidak perlu dilakukan penyikapan secara kelembagaan maupun etik dewan. ’’Infonya itu kan sudah ditangani kepolisian juga,’’ tambah dia lewat sambungan telepon.

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia