Jumat, 24 May 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Saksi-Polisi Beri Keterangan Berbeda di Sidang Pra Peradilan Kapolres

09 April 2019, 22: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Saksi saat dimintai keterangan dalam sidang lanjutan Pra Peradilan di PN Mojokerto.

Saksi saat dimintai keterangan dalam sidang lanjutan Pra Peradilan di PN Mojokerto. (Sofan Kurniawan/radarmojokerto/id)

MOJOKERTO – Dua anggota kepolisian dari Polres Mojokerto masuk tanpa izin ke rumah tersangka Heru Ivan Wijaya, di Dusun Pekojo, Desa Tunggal Pager, Pungging. Saat itu, dua polisi tersebut tengah mengantar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), 30 Maret atau 5 hari pasca penetapan tersangka.

Hal itu terungkap saat sidang lanjutan di PN Mojokerto Senin (8/4). Suharno, salah satu pekerja Heru Ivan saat memberikan kesaksian. Ia mengaku, melihat dua orang dengan menggunakan mobil warna hitam dan langsung masuk. ’’Tidak pakai baju polisi. Jadi, tidak tahu kalau mereka polisi,’’ ungkap Suharno ke hakim tunggal, Juply Sandia Pangsariang, SH.

Keterangan Suharno ini dibantah Ari Andrianto. Anggota Satreskrim Polres Mojokerto ini mengaku, mengantar SPDP bersama Wibowo Yuliyanto, pada 30 Maret 2019. Akan tetapi, ia membantah jika tuduhan dirinya masuk tanpa izin ke rumah Heru Ivan.

Saat itu, kata Ari, rumah Heru Ivan sedang sepi. Akan tetapi, ia melihat mantan guru di SMPN 2 Trawas ini sedang duduk di ruang tamu rumahnya.’’Saat itu pintunya tidak dikunci. Terbuka sedikit. Sayapun masuk. Saya juga dipersilahkan duduk. Saya sampaikan, saya mau antar surat dari polres,’’ kata Ari.

Usai mengantar SPDP, ia pun langsung kembali ke Mapolres Mojokerto, di Jalan Gajahmada, Mojosari. pun demikian dengan Wibowo Yuliyanto. Ia mengaku, hanya mendampingi Ari saat menyampaikan surat tersebut. ’’Saya tidak sampai masuk dan gak ikut duduk,’’ ujarnya.

Kapolres Mojokerto, AKBP Setyo Koes Heriyatno, digugat prapradilan Heru Ivan Wijaya. Penggugat sendiri pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur, organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibubarkan pemerintah.

Pengajuan praperadilan tersebut karena dinilai penetapan tersangka yang dilakukan Polres Mojokerto terhadap Heru Ivan tidak prosedural. Ada 4 poin yang diajukan dalam surat permohonan praperadilan. Di antaranya, proses penyelidikan hingga penyidikan sampai penetapan tersangka yang dilakukan Polres Mojokerto, tidak prosedural.

Penetapan tersangka tersebut dinilai cenderung melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap hak asasi manusia terhadap penggugat. Yang paling mendasar adalah tidak diberikan SPDP. Sidang lanjutan akan digelar hari ini dengan agenda kesimpulan. (ras/ron)

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia