Minggu, 26 May 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Tersangka Pelanggaran Kasus UU ITE Pra Peradilankan Kapolres Mojokerto

05 April 2019, 18: 15: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Tersangka Pelanggaran Kasus UU ITE Pra Peradilankan Kapolres Mojokerto

MOJOKERTO – Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menggelar sidang pra peradilan Jumat (5/4). Pra peradilan yang diajukan tersangka atas dugaan kasus UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Heru Ivan Wijaya ini ditujukan kepada Kapolres Mojokerto sebagai pihak tergugat.

Hingga sore ini, sidang tersebut masih berlangsung di Ruang Cakra PN Mojokerto Jalan RA Basuni, Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Heru Ivan merupakan warga asal Dusun Pekojo, Desa Tunggal Pager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

Kuasa hukum Heru Ivan, Zulhaidir mengungkapkan, kliennya menggugat orang nomor satu di Polres Mojokerto tersebut setelah menilai proses penetapan tersangka Ivan sarat kejanggalan dan tidak sesuai prosedural. "Permohonan pra peradilan ini karena dalam penetapan tersangka klien kami, penyidik kami anggap tidak prosedural," ungkapnya di PN Mojokerto.

Sebelumnya Ivan ditetapkan sebagai tersangka UU ITE dengan nomor laporan LP/132/IX/2018/Jatim Res Mojokerto tanggal 23 September 2018. Sidang kedua dipimpin majelis hakim tunggal Juply Sandia Pangsariang,  SH,  MH, ini mengagendakan pembacaan replik dari pemohon, duplik dari termohon, serta pemeriksaan bukti surat dari pemohon dan termohon.

Namun, sidang yang dimulai sejak pukul 13.30 sempat diwarnai dua kali skorsing. Menurut Zulhaidir, memang, penetapan tersangka klainnya dianggap ada yang janggal. Pihaknya menilai setelah dalam penetapan tersangka Ivan, satu hal yang mendasar tidak diberikan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan).

Itu terungkap dalam klarifikasi dan jawaban penyidik. bahwa SPDP sudah terbit 19 September 2018. Saat itu Kapolres Mojokerto masih dijabat AKBP Leonardus Simarmata sebelum akhirnya berganti kepemimpinan kepada AKBP Setyo Koes Heriyatno. Padahal, sesuai ketentuan, SPDP harus diberikan tujuh hari sejak diterbitkannya SPDP. "Itu yang menjadi dasar gugatan pra peradilan," tegasnya.

Sebab,  jika melihat yurisprudensi, jika demikian, lanjut Zulhaidar, status tersangka bisa dibatalkan demi hukum. Karena itu, lanjutnya, menjadi hal wajib diberikan agar tersangka mengetahui status dirinya. Baik, selama penyelidikan maupun penyidikan dalam suatu kasus tindak pidana.

"Itu hak mendasar bagi tersangka. Jika penetapan tersangka ini tidak diketahui tersangka, sudah dipastikan penetapan tersangka tidak prosedural," paparnya. Hingga pukul 15.56 tadi proses persidangan masih berlangsung. Pantauan radarmojokerto.id, persidangan dijaga ketat aparat kepolisian. Di sisi lain, sejumlah massa pendukung pemohon nampak memenuhi ruang persidangan.

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia