Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Sidak DPMPTSP, Wali Kota Temukan Indikasi Kebocoran Reklame Bodong

05 April 2019, 17: 03: 39 WIB | editor : Mochamad Chariris

Wali Kota Ika Puspitasari meminta keterangan dan data terkait perizinan saat sidak di kantor DPMPTSP di GMSC Kamis (4/4).

Wali Kota Ika Puspitasari meminta keterangan dan data terkait perizinan saat sidak di kantor DPMPTSP di GMSC Kamis (4/4). (Sofan Kurniawan/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Wali Kota Ika Puspitasari turun langsung mencari tahu adanya indikasi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mojokerto. Salah satunya adalah pendapatan yang bersumber dari media iklan visual berupa papan reklame.

Hasilnya, masih banyak temuan reklame yang berdiri tanpa izin di Kota Onde-Onde. Kemarin (4/4) Ning Ita melakukan sidak di mal pelayanan publik Graha Mojoketro Service City (GMSC). Kedatangannya kali ini langsung menyasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Selain melihat langsung proses pelayanan terkait perizinan, orang nomor satu di Pemkot Mojokerto ini juga masuk ke sejumlah ruang di kantor DPMPTSP. Setidaknya di lantai tiga GMSC tersebut Ning Ita masuk ke tiga ruangan sekaligus.

Antara lain, bidang perizinan usaha, administrasi perizinan tertentu dan umum, serta di pengelolaan data informasi dan pengaduan. Ning Ita nampak meminta keterangan dan data perizinan kepada Plt Kepala DPMPTSP Djoko Suharryanto, serta sejumlah staf.

Bahkan, wali kota terlihat sempat geram ketika mendapat temuan dugaan penggaran terkait reklame. ”Hasil temuan (sidak) ada banyak reklame yang berdiri di kota kita, tapi data yang berizin hanya sekitar 50-an. Sedangkan fakta di lapangan ada ratusan,” terangnya.

Menurutnya, hal itu menjadi catatan tersendiri baginya. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan bocornya PAD. Bahkan, dia juga beranggapan menurunnya target PAD pada 2018 lalu antara lain dipicu karena menjamurnya reklame tidak berizin. ”(PAD 2018) tidak memenuhi target karena banyak yang loss itu tadi,” paparnya.

Namun, Ning Ita mengaku masih belum bisa menentukan nominal kebocoran PAD dari puluhan reklame belum berizin itu. Dia menjanjikan bakal segera melakukan evaluasi dan penghitungan kerugian pendapatan dari pajak reklame melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPKAD).

Di sisi lain, upaya tersebut juga akan dijadikan bahan evaluasi dalam menentukan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) pada 2020 nanti. Ning Ita menyebutkan, salah faktor penyebab terjadinya pelanggaran reklame tanpa izin disebabkan karena sistem perizinan yang masih belum maksimal.

”Sistemnya yang kurang baik, akhirnya muncul pelanggaran-pelanggaran tadi,” sebutnya. Dia juga tidak menampik apabila temuan pelanggaran juga disebabkan karena faktor internal. Oleh karena itu, pihaknya menyatakan akan melakukan evaluasi dengan merombak sumber daya manusia (SDM) yang ada di tubuh pemkot.

”Harus di-refresh. Meski sistem mudah dibobol, tapi kalau manusianya punya integritas Insya Allah tidak akan terjadi (pelanggaran),” tandasnya. Ke depan pihaknya bakal memperketat pengawasan. Salah satunya dengan membuat sistem yang terintegrasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Karena, lanjut Ning Ita, selama ini, sistem pengaduan masih banyak yang tidak ditindaklanjuti OPD terkait. Kondisi itu lantaran kepala daerah belum bisa mengaksesnya. Ning Ita mengaku sudah merencanakan untuk melakukan pembaruan sistem aplikasi agar pihaknya bisa melakukan intervensi terhadap pengawasan di seluruh OPD.

Sementara bagi reklame yang bodong akan segera dilayangkan surat peringatan (SP) untuk segera memenuhi persyaratan perizinan. Jika tidak digubris, maka akan dilakukan tindakan tegas melakukan penertiban dengan menyegel atau bahkan pembongkaran.

”Satpol PP akan intens bergerak melakukan penertiban. Yang tidak  tahu siapa tuannya (pemilik) akan langsung ditebang, karena dari awal tidak berizin,” paparnya

Sementara itu, saat wartawan melaksanakan tugas peliputan sempat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Plt Kepala DPMPTSP Djoko Suharriyanto.

Pria yang juga menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Mojokerto ini berupaya menghalangi tugas jurnalis dengan menghalau kamera sejumlah wartawan, dan sempat terlibat keributan dengan awak media. 

Tak hanya itu, saat wali kota masuk ke ruang monitoring dan evaluasi guna mengecek sistem aplikasi perizinan online, Djoko terlihat semakin panik. Bahkan dia berusaha menutup pintu rapat-rapat.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia