Selasa, 25 Jun 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Warga Tuding Oknum Polisi Dapat Jatah, Kapolsek-Kasatreskrim Membantah

04 April 2019, 15: 15: 09 WIB | editor : Mochamad Chariris

Beberapa armada truk pengangkut pasir terparkir di Balai Desa Ngimbangan, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto.

Beberapa armada truk pengangkut pasir terparkir di Balai Desa Ngimbangan, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto. (Khudori Aliandu/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Aktivitas penjarahan pasir di lokasi proyek Nasional pembangunan waduk atau long storage di perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo diduga tidak hanya dibekingi oknum petugas proyek dan aparat desa.

Desas-desus yang beredar, hasil dari aktivitas ilegal itu juga mengalir kepada oknum aparat hukum mengatasnamakan Polres Mojokerto dan Polsek Mojosari. Dalihnya, agar aktivitas penambangan aman dari upaya penertiban dan penegakan hukum.

’’Dugaan mengarah ke situ (oknum aparat hukum) memang sangat kuat. Karena tidak hanya pihak proyek dan desa, aparat sebenarnya juga minta bagian,’’ kata NF, salah satu warga kemarin. Saat Jawa Pos Radar Mojokerto melakukan penelusuran di lapangan, dugaan bagi-bagi hasil itu memang tercium di tengah kalangan warga.

Aktivitas proyek long storage di Desa Kwatu, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto.

Aktivitas proyek long storage di Desa Kwatu, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto. (Sofan Kurniawan/radarmojokerto.id)

Desa dikabarkan mendapat jatah Rp 300 ribu per ritnya (truk). Sedangkan hasil yang disinyalir untuk ’’jatah’’ oknum kepolisian relatif berbeda. Kata NF, nilai yang didapat antara Rp 500 ribu, Rp 700 ribu, hingga Rp 1,7 juta per mesin ponton. ’’Itu setiap hari. Atensi pasir diberikan ke polsek juga,’’ ungkap sumber terpercaya ini.

Jika benar, bagi-bagi hasil dari kegiatan pertambangan tak berizin tersebut terbilang menggiurkan. Jika dirata-rata setiap bulannya bisa mencapai di atas Rp 40 juta untuk satu titik mesin ponton saja. Di lokasi terdapat empat titik ponton.

Indikasi ini juga tercium dari belum adanya penertiban oleh pihak berwenang. Mulai dari perangkat desa, pihak proyek, hingga aparat penegak hukum. Bahkan, warga menyebut, dari penggerebekan sebelumnya, hal ini dipandang sebatas gertak sambal semata.

Sejumlah ponton yang pernah diamankan kini kembali beroperasi. ’’Bagaimana melakukan penindakan, wong bukti mesin ponton saja dikembalikan,’’ lontar NF. Warga menyebut ada empat ponton yang belakangan aktif beroperasi. Pasir yang dihasilkan pun cukup banyak.

Setidaknya ada 52 truk pasir yang dihasilkan dari empat titik. Masing-masing mamputerangkut 13 truk per hari. Hanya memang modusnya seringkali berubah. Jika sebelumnya beroperasi siang hari, penyedotan kini lebih memilih pada malam hari. ’’Bahkan beroperasinya sampai dini hari,’’ tegasnya.

Dikonfirmsi perihal tudingan warga tersebut, Kapolsek Mojosari Kompol Anwar, membantah pihaknya terlibat dalam penjarahan pasir di lokasi proyek long storage. ’’Tidak ada beking polsek,’’ ungkapnya.

Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara gamblang perihal penindakan tegas dan hasil dari proses penertiban maupun penyelidikan. ’’Penindakannya, kita panggil, kita lakukan pembinaan,’’ tambahnya. Disinggung dugaan bagi-bagi hasil tambang antara Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta tiap hari seperti yang ditudingkan warga, dengan tegas Anwar membantah.

’’Tidak ada juga soal itu. Yang mengondisikan warga semua, ya Kepala Desa Ngimbangan (Rudy Subagyo, Red),’’ paparnya. Kendati demikian, pihaknya tidak membenarkan jika di dalamnya juga terdapat mesin-mesin ponton milik perangkat desa. ’’Bukan. Itu milik warga,’’ tegasnya.

Senada diungkapkan Kasatreskrim Polres Mojokerto, AKP M. Solikhin Fery. Dia turut membantah jika ada oknum polres yang menerima bagian sebagai uang atensi dari para penyedot pasir. ’’Kalau polres nggak ada. Karena ini atensi nasional. Saya pastikan seribu persen tidak ada,’’ katanya.

Sebelumnya, warga menyebutkan, pasir yang diperjualbelikan tidak hanya dihasilkan dari sejumlah ponton yang beroperasi. Melainkan juga dibantu backhoe proyek. Dalam aktivitas pengambilan pasir ini, diduga beberapa pihak turut berperan dalam memuluskan penambangan.

Dugaan itu mengarah kepada oknum perangkat desa dan pihak proyek. ’’Satu truknya tidak pasti. Kadang juga bayar operatornya saja. Tiap dump truck antara Rp 20 ribu-Rp 100 ribu,’’ imbuh warga. Memang, belakangan ini terlihat banyak keluar masuk proyek truk-truk yang mengangkut pasir.

Pasir-pasir yang dihasilkan tersebut tidak ditaruh di site plan atau penampungan sementara. Namun, justru diangkut dan dibawa keluar lokasi proyek. ’’Seperi itu sudah lama. Semua warga sini sudah pada tahu. Makanya, saat warga mengambil pasir di lokasi proyek, tidak dilarang petugas. Memang saling beking,’’ tandas warga tersebut. 

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia