Kamis, 21 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

Deklarasi Kampung Antipolitik Uang, Tidak Semua Kampung Mau Meniru

02 April 2019, 19: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ketua Bawaslu Kota Ulil Abshor membubuhkan tanda tangan pada deklarasi Kampung Antipolitik Uang di Jalan Leci dan Kecapi Perumahan Magersari, Minggu (31/3).

Ketua Bawaslu Kota Ulil Abshor membubuhkan tanda tangan pada deklarasi Kampung Antipolitik Uang di Jalan Leci dan Kecapi Perumahan Magersari, Minggu (31/3). (Imron Arlado/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Langkah puluhan warga Jalan Leci dan Kecapi, Perumahan Magersari Indah yang mendeklarasikan wilayahnya sebagai kampung antipolitik uang, disebut Bawaslu Kota sulit ditularkan ke wilayahnya lain.

Karena banyak ditemukan sebuah kawasan yang justru menolak deklarasi tersebut. Senin (1/4) hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Ulil Abshor kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.

Menurut Ulil, sebanyak 60 kepala keluarga (KK) di Jalan Kecapi dan Jalan Leci memang patut diapresiasi. ’’Warga di dua jalan ini memiliki keberanian. Padahal, jalan yang lain tidak sepakat,’’ jelasnya.

Penolakan deklarasi itu, ujar Ulil, disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya karena rumitnya prosedur yang harus dilalui sebelum mendirikan kampung tersebut. ’’Prosedural. Karena harus rapat di tingkat RW dan sebagainya. Itu yang bikin tidak sepakat,’’ tambahnya.

Terbongkarnya sikap pragmatisme masyarakat itu saat Bawaslu berusaha menginisiasi berdirinya kampung antipolitik uang di setiap dapil (daerah pemilihan). ’’Target Bawaslu tiap dapil bisa mendeklarasikan diri. Kan cuma tiga dapil saja. Tapi, itu sulit. Dan Bawaslu tak bisa memaksa,’’ bebernya.

Deklarasi kampung antipolitik uang yang diinisiasi warga perumahan Magersari Indah, dinilai Ulil patut di-support. Karena warga memiliki keberanian melawan tradisi serangan fajar di setiap pesta demokrasi.

Ulil mengaku dengan berdirinya kampung ini, maka pengawasan pun akan sangat serius. Karena ia enggan deklarasi itu hanya sebatas seremonial saja. ’’Jangan sampai. Makanya, pengawasan kita juga akan sangat ketat,’’ tambahnya.

Tak hanya di dua jalan ini saja. Ulil juga mewanti-wanti warga di kampung lain untuk tidak menerima imbalan apa pun dari kandidat yang bertarung dalam pemilu di 17 April nanti.

Alasannya, pidana yang tercantum dalam aturan, tak hanya menyeret pemberi. Namun, warga yang menerima pemberian pun bisa diseret ke pidana. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia