Senin, 27 May 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

Honorarium Anggota KPPS Pemilu 2019 Ditetapkan Rp 500 Ribu Per Orang

25 Maret 2019, 15: 55: 32 WIB | editor : Mochamad Chariris

Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2014 lalu di TPS 08 Kelurahan/Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto.

Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2014 lalu di TPS 08 Kelurahan/Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. (Moch. Chariris/radarmojokerto)

MOJOKERTO – Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 di Mojokerto ditetapkan dalam waktu berbeda.

Di Kabupaten Mojokerto KPPS baru akan dilantik pada Rabu (27/3) lusa. Sedangkan di Kota Mojokerto pelantikan dijadwalkan pada 1-3 April mendatang di setiap kecamatan. Dengan demikian, mereka segera melaksanakan tugas dan kewenangan dalam tahapan pemilu, mulai dari proses pemungutan hingga penghitungan suara pada Rabu 17 April 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jumlah anggota KPPS di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) beranggotakan 7 orang. Meliputi, 1 orang ketua merangkap anggota, dan 6 orang lainnya bertindak sebagai anggota.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq, mengungkapkan, jumlah anggota KPPS dalam pemilu serentak di wilayahnya kali ini mencapai 22.575 orang. Jumlah tersebut akan dibagi dalam 3.221 TPS yang tersebar dalam 304 desa/kelurahan di 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.

”Jumlah itu ditambah dengan 4 TPS khusus pemilihan A5 (DPTb/daftar pemilih tambahan). Sehingga kalau dijumlah secara keseluruhan, pada pemilu kali ini ada 3.225 TPS di Kabupaten Mojokerto,” ujar Yuhan, begitu biasa Ayuhanafiq disapa.

Ia mengungkapkan, nilai honorarium bagi 7 anggota KPPS telah ditetapkan Rp 550 ribu untuk ketua, dan 6 anggota masing-masing menerima Rp 500 ribu. Nilai itu, lanjut Yuhan, mengalami kenaikan dibanding honorarium yang diterimakan saat Pemilu 2014 lalu.

”Kenaikannya masing-masing Rp 100 ribu,” tandasnya. Belakangan, honorarium ini sempat menjadi perbincangan di tengah kalangan calon anggota KPPS yang direkrut KPU untuk membantu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Menyusul, nilainya disebut-sebut kurang sebanding dengan beban tugas dan fungsi anggota KPPS yang dirasa cukup berat. Di antaranya, mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS, menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas pemilu lapangan, dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan lima surat suara berbeda.

Masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD, dan surat suara Pilpres. Dengan demikian, mereka akan bertugas dari sejak pagi hingga proses penghitungan suara yang diprediksi akan berakhir sampai malam hari.

Selain itu, KPPS wajib mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel, serta membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara.

Atas penilaian itu, Yuhan menegaskan, sebenarnya volume pekerjaan bagi anggota KPSS sama dengan Pemilu 2014 lalu. ”Dulu 500 pemilih (DPT) per TPS, jadi jumlah surat suara yang dihitung 2 ribu lembar dari 4 kotak. Sekarang 5 kotak dengan pemilih maksimal 300 (DPT), total yang dihitung 1.500 lembar surat suara. Artinya, lebih sedikit dari pemilu lalu,” tandasnya.

Di samping itu, dalam pemilu kali ini, setiap KPPS juga disediakan anggaran operasional pendirian TPS  Rp 1,6 juta. Serta disiapkan uang makanan dan minuman (mamin) bagi setiap anggota yang nilainya ditentukan Rp 50 ribu per orang. ”Honorarium bagi linmas juga ada, dan nilainya Rp 400 ribu per orang,” tandas Yuhan.

Komisioner KPU Kota Mojokerto Rosidi Idhom, menambahkan, nilai honorarium bagi anggota KPPS di pemilu serentak tersebut sudahlah tepat. Kendati ketua menerima Rp 550 ribu dan anggota Rp 500 ribu, hal itu dianggapnya cukup proporsional.

”Menurut kami sudah pas, karena mereka juga ditunjang makan dan minum (mamin) Rp 50 ribu per orang,” tegasnya. Padahal, di pemilu sebelumnya, KPU tidak mengalokasikan anggaran mamin bagi anggota KPPS. 

KPU Kota Mojokerto menetapkan jumlah TPS dalam Pileg dan Pilpres 2019 ini ada sebanyak 433 TPS. Masing-masing 430 TPS yang disebar di 18 kelurahan dalam tiga kecamatan, plus 3 TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto. Dengan demikian jumlah personel anggota KPPS se-Kota Mojokerto mencapai 3.031 orang.

Sementara biaya operiasional pendirian TPS, lanjut Idhom, turut mengalami kenaikan dari Pemilu 2014 lalu yang alokasinya ditentukan Rp 750 ribu. ”Dan sekarang, untuk pendirian tenda TPS mencapai Rp 1, 6 juta per titik,” paparnya.

Sekadar diketahui jumlah DPT Pileg dan Pilpres 2019 di Kota Mojokerto telah ditetapkan 98.174 pemilih. Sedangkan DPT di Kabupaten Mojokerto ditetapkan sebanyak 831.172 pemilih.

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia