Senin, 21 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Pejabat Nonjob dan Rekanan Proyek pun Diperiksa KPK

22 Maret 2019, 19: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Didik Pancaning Argo dan Budiono menuruni tangga seusai diperiksa KPK di aula Mapolresta Mojokerto.

Didik Pancaning Argo dan Budiono menuruni tangga seusai diperiksa KPK di aula Mapolresta Mojokerto. (Imron Arlado/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Langkah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Bupati Mojokerto (nonaktif) Mustofa Kamal Pasa (MKP), terus berlanjut.

Kamis (21/3) sejumlah orang yang pernah dicopot dari jabatannya, diperiksa intensif di Aula Wiratama Mapolres Mojokerto. Di antaranya, mantan Kepala Dinas Peternakan Sunoto, dan mantan Camat Mojoanyar Alwarno.

Dua orang yang kini menjadi staf fungsional di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto ini merampungkan proses pemeriksaan pukul 16.00. Mereka diperiksa lebih tiga jam. ’’Hanya ditanya seputar TPPU,’’ ujarnya.

Tak banyak yang diceritakan oleh Sunoto ke awak media. Ia hanya menegaskan, jika dirinya diperiksa cukup panjang dan harus menjawab sederet pertanyaan yang diberikan penyidik.

Yang cukup lama keluar dari ruang pemeriksaan adalah Camat Kutorejo Budiono. Ia sebelumnya dicopot dari jabatannya saat menjabat Camat Pacet. Namun sayang, Budiono tak berkomentar pasca pemeriksaan berlangsung.

Selain pejabat nonjob, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sutopo. Mantan Kabag Pembangunan ini sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara selama setahun setelah terbukti melakukan korupsi dana bantuan desa sebesar Rp 1 miliar di tahun 2011 silam.

Namun, pasca menjalani hukuman, Sutopo tak dipecat. Ia justru kembali aktif dan berdinas di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun). Disinyalir, kembalinya Sutopo menjadi seorang pegawai, karena peran MKP.

Sumber Jawa Pos Radar Mojokerto, menyebut, pejabat yang nonjob dan dilakukan pemeriksaan KPK ini untuk membongkar dugaan jual beli jabatan yang selama ini dilakukan MKP. Sudah menjadi rahasia umum, jika setiap jabatan selalu memiliki tarif.

’’Saya hanya diminta curhat. Berapa saja yang sudah dibayar ke MKP. Ya, saya jelaskan semua,’’ katanya. Terpisah, sejumlah pejabat aktif juga dimintai keterangan. Ia adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Didik Pancaning Argo.

Ia juga mengaku dimintai keterangan terkait dugaan ’’tarif jabatan’’ yang kini tengah diembannya tersebut. ’’Saya pastikan. Tidak ada uang sama sekali,’’ katanya usai pemeriksaan.

Didik bukan satu-satunya pejabat yang diperiksa kemarin. Nampak seorang mantan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Anik Mutammima, juga diperiksa. Ia hanya beberapa jam masuk ke ruang pemeriksaan dan akhirnya kembali keluar.

Sementara itu, pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 10.00 dan berakhir petang kemarin, juga melakukan pemeriksaan terhadap rekanan proyek, Santoso, serta manajemen perusahaan milik MKP, CV Musika.

Perusahaan ini disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang. Selain CV Musika, dua perusahaan lain yang dicurigai KPK terlibat adalah PT Sirkah Purbantara, dan PT Jisoelman Putra Bangsa.

Perlu diketahui, pemeriksaan KPK selama tiga hari terakhir terkait kasus TPPU dengan tersangka utama, Bupati Mojokerto (nonaktif) MKP. Komisi Antirasuah itu menemukan dugaan pencucian uang dari gratifikasi Rp 34 miliar yang diterima MKP.

Selain menyimpan uang hasil korupsinya di perusahaan, MKP juga menempatkan, menyimpan, dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp 4,2 miliar, kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain, kendaraan roda dua sebanyak dua unit atas nama pihak lain dan jetski sebanyak 5 unit.

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia