Jumat, 20 Sep 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Penyedia Jasa Internet Di-Deadline, Izin Tak Lengkap Langsung Eksekusi

19 Maret 2019, 22: 20: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Tiang fiber optik untuk layanan internet yang berada di Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto.

Tiang fiber optik untuk layanan internet yang berada di Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto. (Rizal Amrulloh/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Penyelenggara jasa internet memiliki waktu 1 x 24 jam ke depan untuk melengkapi kekurangan syarat perizinan terhadap 1.522 tiang yang berdiri di Kota Mojokerto.

Itu menyusul surat peringatan (SP) ketiga yang telah dilayangkan oleh satpol PP setempat. Jika tidak bisa dipenuhi, maka pihak penyedia jasa terancam dihentikan operasionalnya.

Tindakan tegas yang bakal dilakukan korps penegak perda itu tentu cukup beralasan. Mengingat, seluruh tiang yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kota Onde-Onde belum memenuhi kelengkapan perizinan.

Kendati begitu, provider internet swasta itu telah melakukan praktik operasional dengan melayani pelanggan. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mojokerto mencatat, satu-satunya izin yang telah dikantongi adalah Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) untuk pembangunan tiang utilitas fiber optik.

Antara lain, yang diajukan sebanyak 206 tiang pada tahun 2017 dan 1.316 tiang setahun berikutnya. ’’Namun demikian, masih ada izin-izin lain yang harus dipenuhi secara berjenjang,’’ ungkap Kuncoro, kabid Penanaman Modal DPMPTSP Kota Mojokerto, kemarin.

Menurutnya, IRT hanya gerbang awal untuk mengurus kelengkapan izin dengan lembaga terkait. Untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut, DPMPTSP memberikan masa berlaku selama tiga tahun setelah IRT diterbitkan.

Namun, dalam salah satu poin penerbitan IRT, terdapat ketentuan untuk tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan operasional sebelum melengkapi izin-izin yang diperlukan. Nyatanya, ketentuan itu dilanggar oleh penyedia jasa. Mereka nekat melayani pelanggan.

’’Ternyata masih ditemukannya kekurangan perizinan dari 1.522 tiang itu,’’ paparnya. Yang belum dipenuhi adalah kajian terkait dampak lingkungan (AMDAL/UKL/UPL) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), belum membayar sewa aset di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA), serta belum memiliki Izin Mendidrikan Bangunan (IMB) dan surat izin tempat usaha (HO) di DPMPTSP.

Selain itu, pihak penyedia jasa internet juga belum meneken memorandum of understanding (MoU) dengan pemda, dalam hal ini melalui Bagian Hukum Setdakot Mojokerto. ’’Karena rangkaian-rangkaian izin itu belum dipenuhi, maka tidak boleh melaksanakan kegiatan operasional,’’ tandasnya.

Menanggapi adanya pelanggaran itu, Satpol PP Kota Mojokerto telah melayangkan SP hingga kali ketiga pada Jumat (15/3) lalu. Penyedia jasa di-deadline untuk melengkapi seluruh perizinan hingga batas waktu tiga hari jam kerja.

’’Paling lambat Rabu (20/3) besok,’’ tandas Kasatpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono. Jika sampai batas akhir belum dipenuhi, maka pihaknya akan melakukan eksekusi dengan melakukan penghentian operasional.

Menurut Dodik, eksekusi itu akan diputuskan bersama dengan pihak terkait. Di antaranya, DPMPTSP, BPPKA, dan Dinas Komunikasi dan Informasi. ’’Sebelum itu, kita panggil yang berangkutan juga. Pelaksanaan eksekusinya kita lakukan dengan pihak terkait,’’ pungkasnya. 

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia