Jumat, 20 Sep 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

1.500 Lebih Tiang Internet Bodong Bertebaran di Kota Mojokerto

16 Maret 2019, 20: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Tiang layanan internet yang berdiri di sepanjang Jalan Gajah Mada Kota Mojokerto.

Tiang layanan internet yang berdiri di sepanjang Jalan Gajah Mada Kota Mojokerto. (Rizal Amrulloh/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Tiang internet bodong bertebaran di Kota Mojokerto. Selain belum melengkapi syarat perizinan, juga nekat beroperasi. Yakni, sudah melayani pelanggan. Dari data yang ada, terdapat 1.500 lebih tiang bermasalah tersebut.

Satpol PP Kota sudah melayangkan teguran tertulis kepada provider internet tersebut. Bahkan, penegak peraturan daerah (perda) itu mengancam bakal melakukan tindakan tegas. Yakni, melarang beroperasi.

Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono, memaparkan, pihaknya sudah melayangkan surat peringatatan kepada manajemen atau pemilik tiang. Namun, karena tidak segera direspons, pihaknya kembali melayangkan teguran terakhir, Kamis (14/3) lalu.

’’Sudah kami berikan surat peringatan yang ketiga,’’ tandasnya. Dalam surat peringatan itu, terang Dodik, satpol PP meminta kepada penyedia jasa untuk melengkapi sejumlah syarat perizinannya.

Sebab, tiang yang telanjur berdiri di tiga kecamatan di Kota Onde-Onde belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Dia menyatakan, dari surat peringatan pertama yang dilayangkan sekitar awal Maret lalu sebenarnya telah direspons.

Itu ditandai dengan adanya permohonan kepada pemkot untuk memroses kelengkapan izin. Kendati demikian, di tengah proses tersebut, pihak perusahaan rupanya telah melayani konsumen. ’’Seharusnya tidak melakukan operasional dulu sebelum prosesnya selesai,’’ paparnya.

Pasalnya, dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) yang dilayangkan sebelumnya, terdapat klausul untuk tidak melaksanakan kegiatan operasional sebelum seluruh izin lengkap.

Nyatanya, dalam praktik yang terjadi di lapangan, sejumlah tiang telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. ’’Jadi selama belum melengkapi izin, kami minta untuk menghentikan operasionalnya dulu,’’ imbuhnya.

Disebutkannya, total tiang yang yang telah berdiri berkisar lebih dari 1.500 buah. Tersebar hampir di seluruh wilayah di Kota Mojokerto. Masing-masing terpasang 206 buah di tahun 2017. Sisanya berdiri tahun 2018 lalu.

Dodik menambahkan, setelah turunnya surat peringatan ketiga, pihak perusahaan di-deadline untuk bisa melengkapi izin selama tiga hari jam kerja. Jika tidak mampu memenuhinya, pihaknya bakal melakukan penertiban dengan menghentikan operasionalnya.

’’Kami bukannya menghambat investasi. Tapi, agar usaha-usaha di kota tertib administrasi dan sesuai prosedur yang ada,’’ tandasnya. Sebelum eksekusi dilaksanakan, pihaknya terlebih dulu melakukan pembahasan dengan OPD terkait.

Di antaranya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), serta memangil penyedia jasa internet. 

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia