Jumat, 19 Apr 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

6.818 Data Warga Kota Terancam Diblokir, karena Belum Rekam E-KTP

15 Maret 2019, 15: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Petugas Dispendukcapil Kota Mojokerto saat melakukan perekaman e-KTP di Kelurahan/Kecamatan Prajurit Kulon.

Petugas Dispendukcapil Kota Mojokerto saat melakukan perekaman e-KTP di Kelurahan/Kecamatan Prajurit Kulon. (Rizal Amrulloh/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Mojokerto tengah melakukan penyisiran kepada ribuan warga yang belum perekaman e-KTP.

Petugas melakukan jemput bola secara bergilir ke seluruh kelurahan. Namun, sejauh ini cakupan warga yang hadir masih rendah. Dispendukcapil Kota Mojokerto mencatat, masih ada 6.818 warga kota yang wajib KTP belum melakukan rekam data.

Jumlah tersebut berasal 18 kelurahan se-kota. Sejak 4 Maret lalu, petugas telah melakukan jemput bola. ”Yang sudah selesai masih di Kecamatan Prajurit Kulon,” ungkap Kabid Pelayanan Adminduk Dispendukcapil Kota Mojokerto, Hasta Priyangga.

Dia meyebutkan, dari enam kelurahan yang ada di Kecamatan Pajurit Kulon, terdapat 1.520 warga yang belum melakukan perekaman. Namun, dari kegiatan jemput bola yang dilakukan di masing-masing kantor kelurahan, ternyata masih banyak warga yang mangkir.

”Yang masuk sekitar 135 orang. Jadi, hanya 10 persen saja yang melakukan perekaman,” tandasnya. Padahal, kata dia, sebelum melakukan perekaman keliling itu pihaknya sudah melayangkan surat undangan by name by address.

Terlebih, penjadwalan perekaman juga dilakukan pada malam hari, agar tidak berbenturan dengan jam kerja. Hasta menyebutkan, minimnya kehadiran tersebut lebih disebabkan karena warga tidak berdomisili sesuai alamat yang tercatat di data kependudukan. ”Datanya ada, tapi yang bersangkutan tidak berdomisili di tempat,” paparnya.

Sementara alasan lainnya adalah warga memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda dan telah meninggal dunia. Saat ini, petugas masih melanjutkan untuk melakukan perekaman keliling di 12 kelurahan di Kecamatan Magersari dan Kranggan. Sedianya, upaya itu dilakukan hingga batas akhir 2 April nanti.

Menurut Hasta, langkah jemput bola tersebut tidak lepas untuk melakukan validasi data kependudukan. Dengan demikian, dispenduk bakal melakukan pembersihan data bagi warga yang diketahui belum melakukan perekaman e-KTP dan diketahui tidak berada sesuai alamat. ”Otomatis datanya nanti kita non-aktifkan,” ujarnya.

Pemblokiran tersebut tentu akan berdampak pada sejumlah pelayanan yang memanfaatkan data adminduk. Pelayanan seperti BPJS kesehatan, keimigrasian, perbankan, serta pelayanan yang terintegrasi dengan NIK lainnya tidak akan bisa diakses.

Meski demikian, sanksi pemblokiran hanya bersifat sementara. Dispendukcapil akan kembali mengaktifkan kembali jika yang bersangkutan melakukan perekaman. 

Sekadar diketahui, dari 6.818 warga kota yang belum melakukan perekaman e-KTP terbanyak ada di Kelurahan Kranggan dengan 1.209 jiwa, kemudian disusul Wates dengan 940 jiwa, Kedundung 897 jiwa, serta Miji 676 jiwa. Sementara 3.096 warga tersebar di 14 kelurahan lainnya.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia