Senin, 21 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

39 Anak di Kabupaten Mojokerto Alami Kasus Kekerasan

08 Maret 2019, 17: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (jawapos.com for radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Kasus kekerasan anak di Kabupaten Mojokerto masih dalam taraf mengkhawatirkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Mojokerto meyebutkan dalam dua tahun kemarin kasusnya tercatat mencapai 39 kasus.

”Iya kasus-kasus itu semua hasil dari laporan masyarakat yang mengadu kepada kami. Meliputi kekerasan  fisik, psikis, dan seksual,’’ kata Kepala DP3AKB Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi.

Dia merinci, tahun 2017 terdapat 20 kasus, dan kekerasan seksual 2 kasus. Terbanyak dari 4 Kecamatan. Meliputi Kecamatan Sooko, Pacet, Jetis, dan Puri. Sementara tahun 2018, kekerasan fisik ada 7 kasus, kekerasan psikis 8 kasus, dan kekerasan seksual 2 kasus.

Kasus terbanyak ada di Kecamatan Sooko, Bangsal, Puri, dan Jatirejo. ”Kasusnya sudah turun dari tahun 2017 ke tahun 2018, tapi cukup mengkhawatirkan,’’ jelasnya.  Disinggung mengenai faktor terjadinya kekerasan anak, Yudha menyatakan, rata-rata lahir dari dalam internal keluarga.

Keluarga kurang memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak. ”Tapi, masalahnya kesadaran keluarga menjadi kendala tersendiri, hingga kekerasan anak tetap ada,’’ jelasnya.

Kabid Yankes Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto Agus Suyono, menjelaskan, jika suatu keluarga menemukan anaknya ditemukan mengalami korban kekerasan, bisa langsung datang ke puskesmas setempat.

Dalam puskesmas sudah disediakan tenaga untuk mengidentifikasi kekerasan seksual yang sudah terlatih. ”Seperti melakukan visum, dan melihat benar dan tidaknya anak bersangkutan terjadi kekerasan,’’ jelasnya.

Jika memang menjadi korban, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 63 Tahun 2013, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada kepolisian. ”Tetapi, pihak puskesmas tidak boleh mengelurkan hasil visum terlebih dahulu ke publik. Sebelum mendapatkan izin dari kepolisian. Harus dimusyawarahkan dulu,’’ tandasnya. (ras)

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia