Kamis, 25 Apr 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Kepala Bapenda Masuk Lapas Lagi, Jalani Sisa Hukuman

07 Maret 2019, 11: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Teguh Gunarko menyelesaikan proses administrasi sebelum memasuki ruang tahanan di Lapas Mojokerto.

Teguh Gunarko menyelesaikan proses administrasi sebelum memasuki ruang tahanan di Lapas Mojokerto. (Istimewa for radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, mulai menjalani sisa masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mojokerto, Rabu (6/3).

Ia divonis bersalah oleh hakim Mahkamah Agung (MA) dengan hukuman selama 3 tahun penjara. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Hariono, mengatakan, Teguh harus menjalani hukuman setelah salinan putusan dikantongi kejari beberapa waktu lalu.

Dalam putusan itu, dia divonis bersalah dan harus bertanggung jawab atas kesalahannya saat menjabat Kabag Keuangan Setdakab Mojokerto Tahun 2011 silam. ’’Jadi, ini hanya menjalani sisa hukuman saja,’’ terangnya, kemarin.

Sisa yang dimaksudkan Agus tersebut, karena saat proses penyidikan oleh Kejati Jatim, Teguh sudah menjalani penahanan selama tujuh bulan. Ia kemudian menghirup udara bebas setelah hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya membebaskan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Selain harus menjalani sisa masa hukuman selama 2 tahun 5 bulan, juga harus membayar denda senilai Rp 150 juta subsider 6 bulan, dan uang pengganti sebesar Rp 116.550.000 subsider 1 tahun.

Eksekusi yang dilakukan Kejari Kabupaten Mojokerto kemarin, tak berlangsung dramatis. Karena, Teguh yang dipanggil ke Kejari Mojokerto pukul 10.00, justru langsung masuk ke Lapas Mojokerto sekitar pukul 14.30. Sementara, jaksa eksekutor pun, langsung menyusul dan  menyerahkan seluruh persyaratan administrasi ke lapas.

Kasus yang dialami Teguh Gunarko ini cukup berliku. JPU menuntutnya dengan hukuman penjara selama 2,5 tahun, pidana denda sebesar Rp 50 juta dan uang pengganti senilai Rp 116.550.000.

JPU menilai, Teguh telah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sempat menjalani masa penahanan di Rutan Medaeng, Sidoarjo, selama tujuh bulan, Teguh kemudian dibebaskan hakim PN Tipikor, Surabaya. Teguh dinilai tak bersalah atas seluruh dakwaan JPU.

Putusan hakim Pengadilan Tipikor ini, membuat JPU langsung mengajukan kasasi. Hakim Agung Artidjo Alkostar membatalkan kebebasan mantan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ini.

Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) itu, Teguh Gunarko divonis tiga tahun, denda pidana sebesar Rp 150 juta atau subsider kurungan 6 bulan penjara dan harus membayar uang pengganti senilai Rp 116.550.000 subsider 1 tahun penjara.

Teguh Gunarko yang divonis bersalah oleh MA karena telah melakukan korupsi dana hingga ratusan juta, bukan dinikmatinya sendiri. Dana Koordinasi Unsur Muspida 2011 itu dinikmati oleh para petinggi lembaga resmi negara di Kabupaten Mojokerto.

Dalam salinan putusan yang dikantongi Jawa Pos Radar Mojokerto, menyebut, Teguh dianggap telah menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp 1,35 miliar tahun 2011 lalu. Dana bertajuk Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida tersebut diploting sebesar Rp 850 juta.

Sedangkan, sisanya sebesar Rp 500 juta, difokuskan untuk Kegiatan Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dalam salinan putusan yang dikantongi Jawa Pos Radar Mojokerto menyebutkan, dana Rp 850 juta yang dipakai untuk Muspida itu, terpampang sangat detail. Dana itu dicairkan beberapa tahap di setiap kegiatan.

Semisal, pencairan 22 Februari. Dana yang dicairkan mencapai Rp 22 juta. Di antaranya untuk bupati, wabup, sekda, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejari Mojokerto, Kapolres Mojokerto, Dandim Mojokerto, Danrem 082, hingga Dandenpom V/2 Mojokerto. Masing-masing mendapat jatah Rp 1 juta hingga Rp 2 juta.

Sementara, 3 Mei 2011, terdapat pencairan sebesar Rp 67 juta. Dana senilai itu, mengalir ke para pejabat tinggi dengan nilai rata-rata mencapai Rp 4,2 juta dengan penerima terbesar bupati senilai Rp 8,5 juta.

Meski dinikmatinya Muspida (kini Forkopimda), namun Teguh dianggap telah menyalahi prosedur pencairan. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan seluruh penerima untuk mengembalikan dana tersebut. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia