Kamis, 17 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Sudah Tua, Eks Adm Pabrik Gula Gempolkrep Ini Digiring ke Penjara

06 Maret 2019, 12: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Mantan petinggi PG Gempolkrep, Kec. Gedeg, Herry Indro Tjahjono, diesksekusi setelah Kejari Kabupaten Mojokerto menerima salinan putusan Kasasi

Mantan petinggi PG Gempolkrep, Kec. Gedeg, Herry Indro Tjahjono, diesksekusi setelah Kejari Kabupaten Mojokerto menerima salinan putusan Kasasi (Imron Arlado/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto mengeksekusi mantan admisnistratur PG Gempolkrep, Kecamatan Gedeg, Herry Indro Tjahjono, Selasa (5/3).

Pimpinan pabrik gula tahun 2005 ini harus menjalani setahun kurungan penjara setelah salinan putusan kasasi di kantongi korps Adhyaksa. Didampingi istrinya, dia dieksekusi dan langsung dikirim ke Lapas Sidoarjo setelah menjalani pemeriksaan singkat di ruang Pidana Khusus, Kejari Kabupaten.

Kakek 68 tahun itu terlibat kasus korupsi penjualan tetes tebu di PG Gempolkrep tahun 2005 silam. ’’Salinan putusan kasasi baru kita terima. Dan langsung kita eksekusi,’’ ungkap Kasi Pidsus Agus Hariono.

Dikatakan Agus, Herry langsung menjalani masa hukuman penjara di Lapas Sidoarjo karena pertimbangan kesehatan dan berdekatan dengan keluarganya. Saat ini, Herry tinggal bersama keluarganya di Jalan Karangan Mulya V/29 Surabaya.

Agus menambahkan, eksekusi terhadap mantan Direktur SDM PTPN X ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya 14 tahun silam. Saat itu, Agus yang tengah  menjabat Admisnistratur PG Gempolkrep, Kecamatan Gedeg, menjual tetes tebu tanpa melalui proses lelang.

Sehingga, kisruh antara PG dengan Asosiasi petani Tebu Rakyat (APTR), tak terelakkan. Di tahun itu, PG Gempolkrep mampu memproduksi tetes tebu seberat 40,7 juta kilogram. Sesuai perjanjian, PTPN X mendapat jatah sebanyak 18.113.666 kilogram. Sementara, para petani mendapat jatah sebanyak 22.6 juta kilogram.

Jauh sebelum musim giling, petani yang bergabung dalam APTR itu telah menjalin perjanjian jual beli tetes dengan Brealey Overseas Trading Co dengan taksasi sebanyak 19.875.000 kilogram dengan harga Rp 440 per kilogram.

Namun, keputusan APTR itu tak disetujui seluruh anggota. Sebanyak 11 kelompok tani protes dan mendapat sebanyak 5,9 juta kilogram tetes tebu lalu menjualnya ke PT. Djolondoro dengan harga lebih tinggi. Yakni, seharga Rp 520 per kilogram.

Unprocedural yang terjadi di perusahaan pelat merah ini, rupanya tercium Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Mereka terjun dan melihat proses penjualan tetes tanpa melalui lelang. ’’Harusnya ada proses lelang. Kalau tidak, tentu melanggar hukum,’’ tegas Agus. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp 714 juta.

Sementara itu, jika Herry berhasil dieksekusi Jaksa Penuntut Umum (JPU), berbeda dengan Soeharsono Pribadi. Kabag Administrasi Keuangan dan Umum PG Gempolkrep itu telah meninggal dunia sebelum salinan putusan kasasi dikantongi Kejari. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia