Senin, 21 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Satpol PP Segel Belasan Reklame Komersial Bodong

06 Maret 2019, 10: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Satpol PP Kota Mojokerto menindak tegas keberadaan reklame nakal.

Satpol PP Kota Mojokerto menindak tegas keberadaan reklame nakal. (Sofan Kurniawan/radarmojokerto/id)

MOJOKERTO – Satpol PP Kota Mojokerto menyegel belasan reklame nakal di sejumlah titik Selasa (5/3). Selain diduga bodong alias tak berizin, media papan iklan komersial tersebut dinilai telah menyalahi aturan.

’’Ada 16 reklame yang kami segel,’’ kata Kabid Kabid Trantib Satpol PP Kota Mojokerto, Hatta Amrullah. Menurutnya, reklame yang ditertibkan itu tak lain karena sudah melanggar aturan. Meliputi, media reklame tanpa izin, habis masa berlaku izinnya, tidak sesuai perizinan, serta melewati masa pajak.

Hatta menjelaskan, belasan reklame permanen bodong itu tersebar di sejumlah titik. Diantaranya, di Jalan Bhayangkara. Di sepanjang jalan itu setidaknya ada tiga reklame komersial yang disegel.

Masing-masing berada di depan Stasiun Mojokerto dan di sudut monumen kapal phinisi, setelah masa izinnya kedaluarsa. ’’Satu lainnya berada di simpang Kelurahan Miji. Diketahui tidak sesuai izin. Billboard menjadi neon box,’’ terangnya.

Selanjutnya penyegelan dilakukan di sejumlah lokasi. Seperti di Jalan Raya Ijen, Jalan Majapahit selatan, Jalan Surodinawan, Jalan A. Yani, Jalan Empunala, Jalan KH Nawawi, Jalan Mayjend Sungkono, Jalan PB Sudirman, Jalan Ijen, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pahlawan, dan jalan raya bypass. Tepatnya di area Terminal Kertajaya.

Dari sejumlah lokasi itu, rata-rata ada tiga unit reklame berkuran besar yang disegel. ’’Macam-macam. Ada yang jenis baliho, billboard dan neon box,’’ tegas Hatta. Dia menegaskan, penyegelan tersebut setelah pemasang atau pemilik reklame dinilai melanggar aturan.

Yakni, melanggar Perwali Kota Mojokerto Nomor 90 Tahun 2015, tentang Tata Cara Peyelenggaraan Reklame. Artinya, dalam perwali ini diatur, bahwa reklame yang sudah berakhir masa berlakunya wajib diturunkan atau dibongkar. Dengan ketentuan, paling lambat dua hari untuk reklame isidentil, dan 14 hari untuk reklame tetap terbatas.

’’Bahkan, jika dalam waktu dekat tidak diindahkan, belasan reklame ini akan dilakukan pembongkaran secara paksa. Tentunya, sesuai ketentuan yang berlaku,’’ bebernya. Selain itu, sejumlah reklame ini juga melanggar Perwali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

Tindakan tegas itu dilakukan setelah masa berlaku perizinanannya telah habis. Selain itu, kewajiban pajak reklame diketahui ngendon. Sehingga penertiban reklame ini sebagai salah satu upaya pemkot untuk menekan kebocoran PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor reklame.

Sebab, bagaimanapun juga, seiring menjamurnya reklame bodong, akan berimbas pada pendapatan daerah. ’’Tentunya berpotensi bocor. Apalagi, PAD-nya juga cukup besar sekitar Rp 700 juta per tahun,’’ tuturnya.

Ke depan, lanjut Hatta, bersama OPD terkait, satpol PP akan memasang pelat. Mulai nama pemilik, nomor izin, jenis reklame billboard atau neon box, hingga massa pajaknya. ’’Dengan demikian, monitoringnya lebih efektif dan efesien. Selama ini kan tidak ada,’’ tegasnya.

Korsp penegak perda ini juga memastikan, agenda serupa juga bakal terus diintensifkan. Melalui penyisiran terhadap seluruh papan reklame maupun jenis media iklan lainnya bersama OPD terkait. Hal itu sekaligus menginventarisir terkait izin, ketertiban pajak, serta aturan pemasangan. 

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia