Minggu, 21 Jul 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto
18 Desa Penjaga Garis Batas (2)

Polemik Sendi, Jadi Dilema Pemerintah Desa

28 Februari 2019, 06: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Kawasan kuliner Sendi, Desa/Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu destinasi potensi desa.

Kawasan kuliner Sendi, Desa/Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu destinasi potensi desa. (Rinto/radarmojokerto.id)

Perkembangan kawasan Sendi saat ini makin pesat. Wilayah ujung selatan perbatasan Kabupaten Mojokerto dengan Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang dulunya sepi pengunjung tersebut kini berubah total.

Tak sekadar jadi rest area pelengkap jalur utama Pacet-Batu, Sendi sudah menjelma sebagai kawasan wisata yang cukup lengkap. Mulai pilihan wisata kuliner hingga wisata buatan dan outbound pun ada di sini.

NAMUN belum tercapainya titik temu terkait polemik di kawasan indah ini membuat perkembangan selanjutnya belum bisa maksimal. Tak hanya masyarakat sekitar, Pemerintah Desa Pacet juga ikut merasakan dampak belum tercapainya solusi.

Antara masyarakat sekitar dengan berbagai pihak terkait tersebut. Beberapa rencana pembangunan wisata ini urung. Pun demikian dengan wacana penggelontoran dana pengembangan senilai miliaran rupiah. 

Kondisi itu tak lepas dari dilema yang dirasakan Pemerintah Desa Pacet. ’’Secara administrasi kependudukan, masyarakat yang bermukim di kawasan eks Desa Sendi adalah warga Dusun Pacet Selatan, Desa Pacet,’’ terang Yadi Mustofa, kepala Desa Pacet.

Namun, untuk merealisasikan anggaran pembangunan di wilayah ini, pihaknya terbentur aturan terkait status lahan. Alasannya cukup jelas. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah, pihaknya tidak bisa menabrak aturan yang sudah dibuat pemerintah.

Sesuai peta Desa Pacet yang sah dan diakui pemerintah, batas wilayah desa ini memang tidak menyentuh kawasan wisata Sendi. Melainkan hanya mencapai batas Dusun Pacet Selatan. ’’Pengembangan wisata yang memungkinkan hanya mentok sampai tanah eks ganjaran perangkat Sendi. Di situ luasnya mencapai sekitar 6 hektare,’’ beber Yadi, sembari menunjukan batas Desa Pacet.

Yadi mengakui, akibatnya ia sering dianggap kurang memperhatikan masyarakat sekitar Sendi. Padahal sesuai data kependudukan mereka masih berada dalam wilayah pemerintahan Desa Pacet. Yang berarti juga menjadi warga desanya.

’’Memang dengan tidak bisa dialokasikannya anggaran pembangunan di sana, akhirnya memunculkan anggapan seakan-akan kita menganaktirikan masyarakat Sendi,’’ ujarnya.

Namun, ia mengaku bakal terus mengalokasikan anggaran pembangunan di wilayah tersebut asalkan tidak menabrak aturan yang berlaku. Ia mencontohkan, pembangunan jalan lingkungan berupa pavingisasi di Tegalklopo, yang masuk wilayah Dusun Pacet Selatan.

Jalan paving ini sangat bermanfaat. Karena menjadi tempat start arung jeram di Pacet. ’’Kita berharap pembenahan sektor pendukung wisata di sekitar Sendi, akan makin memperkuat perkembangan wisata kawasan ini,’’ tandasnya.

Tak Bergantung Wisata, Angkat Ekonomi Kerakyatan

Selain soal Sendi, anggapan miring lainnya yang dirasakan Pemdes Pacet adalah terkait kebijakan anggarannya. Meski berada di pusat kawasan segitiga emas wisata Kabupaten Mojokerto, kebijakan alokasi anggaran pemerintah desa sering dianggap tidak prowisata.

Terbukti, dalam APBDes Pacet selama ini, tidak mencantumkan angka yang sifnifikan dari sektor wisata. Baik dalam alokasi untuk pengembangan sektor wisata maupun dari sisi PAD. Menurut Yadi Mustofa, pihaknya memang tidak mencantumkan angka yang besar dari sector wisata dalam plot APBDes yang dirilis tiap tahun tersebut.

Alasannya, meski di desa ini terdapat banyak objek wisata favorit pengujung, namun pihaknya tidak mau tergantung pada sektor ini. Sebaliknya, ia lebih memilih pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai program unggulannya.

’’Salah satu contoh yang sudah berjalan sangat baik adalah pasar desa. Pasar ini mampu menggerakan perekonomian warga Pacet dan sekitarnya. Perputaran uang di sini juga sangat luar biasa,’’ terang Yadi. Itu pula yang menjadi alasannya menggelontorkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukungnya. Termasuk jalan lingkungan dan jalan desa.  

Namun, kendati begitu, ia tak mau menafikan keberadaan objek wisata yang berada di sekitar desa ini. Dukungan pemerintah desa terhadap sektor wisata, menurutnya, ditunjukkan dengan dialokasikannya anggaran untuk sarana penunjang wisata.

Namun, tetap dalam konteks ekonomi kerakyatan. ’’Termasuk dengan membangun kios dan stan wisata di beberapa titik. Salah satunya di Bundaran Pacet yang menjadi pusat keramaian,’’ terangnya. Dari situ ia berharap perputaran ekonomi warga desa juga akan ikut terdongkrak. (nto)

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia