Kamis, 21 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Sekdakab Mojokerto Mangkir dari Panggilan Dewan

26 Februari 2019, 14: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ketua Komisi I Khusarin memimpin hearing dengan eksekutif.

Ketua Komisi I Khusarin memimpin hearing dengan eksekutif. (Fendy Hermansyah/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Pasca menelurkan rekomendasi penggantian sekda, kalangan DPRD Kabupaten memanggil sekdakab, Senin (25/2). Sayangnya, Sekdakab Herry Suwito mangkir dengan alasan mempunyai agenda lain.

Pemanggilan bertajuk rapat koordinasi tersebut dilayangkan kepada wabup untuk menghadirkan pejabat Sekdakab, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), dan Kepala Bagian Organisasi Setdakab.

Hanya saja, pemanggilan itu tak digubris Sekdakab Herry Suwito. Ia tak memenuhi panggilan Komisi I DPRD yang membidangi hukum dan pemerintahan. ’’Terus terang kami kecewa. Karena Pak Sekdakab tak datang,’’ ungkap Agus Iswahyudi, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto, selepas rapat.

Ia mengatakan, rapat koordinasi itu sebenarnya tak berarti jika sekdakab tak datang. Meski kemudian datang perwakilan sekda, Asisten III bidang pemerintahan Didik Safiqo Hanum, pihaknya menolak. ’’Kalau tidak datang, tentu kami menolak dilanjutkan sebenarnya,’’ tukas dia.

Dirinya menganggap absennya sekdakab itu menunjukkan kiprahnya selama ini kurang kooperatif dengan dewan. Agus menyebutkan, pemanggilan itu didasari adanya perpanjangan masa jabatan Sekdakab Herry Suwito melebihi lima tahun.

Padahal, amanat perundang-undangan, kata dia, jabatan itu bisa diperpanjang jika ada prestasi setelah kinerjanya dinilai. ’’Nah, sekarang apa prestasi menonjol dari beliau,’’ tuding politisi Hanura ini.

Sementara itu, Ketua Komisi I Khusairin, mengatakan, pemanggilan sekdakab dalam rapat koordinasi itu terkait dengan adanya masa jabatan pimpinan tinggi di lingkup pemkab. Banyak di antaranya yang telah melebihi batasan undang-undang.

’’Kami ingin pertanyakan. Bagaimana, apakah sudah ada evaluasi?’’ cetusnya. Pihaknya juga menyatakan, akibat ketidakhadiran sekdakab, pejabat yang mewakilinya enggan berkata panjang lebar. Malahan, mereka sulit memberikan penjelasan yang sesuai.

’’Yang mewakili ketika kami tanya baik dari asisten, kepala BKPP, maupun kepala organisasi tidak mau ngomong. Mungkin sungkan sama Pak Sekda,’’ lontar Khusairin.  Meski begitu, Komisi I bakal memanggil ulang sekdakab. Upaya itu, ditambahkannya, langkah lanjutan pasca pengiriman surat rekomendasi penggantian sekdakab kepada wabup.

Pihaknya berharap, kepatuhan eksekutif akan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diterapkan dengan baik. ’’Harapan kami, ada kepatuhan akan perundang-undangan. Kalau sekarang ini kan jabatannya diperpanjang. Nah, hasil evaluasinya bagaimana?’’ kritiknya tajam.

DPRD Kabupaten Mojokerto melalui Komisi I sebelumnya bersurat ke wabup terkait rekomendasi penggantian sekda. Alasannya, masa jabatan pejabat sekarang ini dianggap melebihi batas aturan. Yakni, lima tahun. Apabila ada perpanjangan masa jabatan, dewan meminta penjelasan lebih lanjut.

Di samping desakan dewan, dari KASN juga mencuat surat yang mengamanatkan inventarisasi pejabat yang menjabat lebih dari lima tahun. Kemudian, Pegawai Pembina Kepegawaian (PPK) melakukan evaluasi hingga penilaian kinerja. Termasuk, memberi wewenang memberhentikan, merotasi, atau mempromosikan pejabat sesuai pola karir.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setdakab Alfiah Ernawati, mengatakan, belum tahu adanya agenda rakor sekdakab dengan Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto.

Hanya saja, pihaknya menyebutkan, Senin (25/2) sekdakab mendampingi Wabup Pungkasiadi mengikuti acara Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). ’’Pak Sekda sejak pagi hingga siang mengikuti agenda wabup untuk menghadiri acara FKUB dan Forkopimda,’’ ujarnya.

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia