radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Pelayanan Adminduk Kembali Normal, 11 Ribu E-KTP Diserahkan

12 Februari 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Kadispendukcapil Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi menyerahkan belasan ribu KTP PRR di Kantor Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.

Kadispendukcapil Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi menyerahkan belasan ribu KTP PRR di Kantor Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. (Sofan Kurniawan/radarmojokerto/id)

MOJOKERTO – Tersendatnya proses pengurusan KTP elektronik (e-KTP) sebulan terakhir kini mulai teratasi. Kekosongan blangko pengurusan e-KTP sejak Desember 2018 lalu telah terpenuhi.

Sehingga bisa langsung digunakan masyarakat untuk mengurus identitasnya. Bahkan, Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto telah mencetak belasan ribu KTP yang berstatus print ready record (PRR).

Yakni, KTP yang sudah terekam namun belum tercetak lantaran mengalami kekosongan blanko. Untuk diserahkan kepada masyarakat secara langsung melalui masing-masing aparatur desa dan kecamatan. Seperti yang terlihat di Kantor Kecamatan Jetis kemarin.

Sebanyak 16 perangkat desa dipasrahi 638 KTP PRR yang telah tercetak secara resmi. Untuk kemudian dibagikan kepada masing-masing warga yang mengurus identitas sejak Desember lalu.

Jumlah tersebut disusul ratusan KTP lainnya yang juga dibagikan serentak di 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto. Sehingga total KTP yang telah tercetak dan terbagi sebanyak 11.080 buah. ’’Sudah kita cetak dan langsung dibagikan ke tiap-tiap desa. Pelayanan kependudukan mulai sekarang juga sudah efektif,’’ tutur Bambang Eko Wahyudi, Kadispendukcapil Kabupaten Mojokerto.

Dia juga menjelaskan, bahwa pengurusan adminduk kini telah berjalan normal seperti semula. Di mana, blangko pengurusan identitas, mulai dari akta, KK, hingga KTP kini telah tersedia di kantor Dispendukcapil.

Sehingga tidak ada lagi surat keterangan (suket) sebagai pengganti pencetakan KTP yang sempat tersendat beberapa waktu lalu. Termasuk proses perekaman e-KTP bagi warga yang NIK-nya terblokir per-1 Januari.Perekaman bisa langsung datang ke kantor Dispendukcapil atau menanti perekeman e-KTP mobile di tiap-tiap kecamatan.

’’Yang terblokir juga sudah bisa melakukan perekaman di kantor Dispendukcapil,’’ tambahnya. Sebelumnya, Kemendagri telah memblokir 14.750 NIK warga Kabupaten Mojokerto yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Termasuk 1.900-an warga yang KTP-nya aktif, namun belum terekam.

Akibatnya, Dispendukcapil harus memblokir sementara identitas mereka. Sehingga tidak dapat dipakai untuk semua pengurusan administrasi di hampir semua sistem pelayanan publik. Hal ini lantaran data adminduk kini telah terintegrasi di 1.500 lembaga atau instansi layanan publik se-Indonesia.

Namun demikian, bukan berarti pemblokiran berlaku selamanya. Masyarakat masih bisa mengaktifkan kembali NIK-nya dengan melakukan perekaman ke kantor Dispendukcapil. 

(mj/far/ris/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia