Minggu, 22 Sep 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Dewan Soroti Buruknya Pelayanan Kader Jumantik di Kota Mojokerto

07 Februari 2019, 13: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Kadinkes Kota Mojokerto Ch Indah Wahyu memberikan tanggapan saat mengikuti hearing dengar pendapat dengan dewan Rabu (6/2).

Kadinkes Kota Mojokerto Ch Indah Wahyu memberikan tanggapan saat mengikuti hearing dengar pendapat dengan dewan Rabu (6/2). (Sofan Kurniawan/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Maraknya kasus demam berdarah (DBD) di Kota Mojokerto juga menjadi atensi kalangan dewan. Mereka mendesak penyegaran dan perbaikan petunjuk teknik kader jumantik (juru pemantau jentik), selaku ujung tombak pencegahan penyebaran demam berdarah lewat nyamuk aedes aegypti.

Hal itu terungkap ketika hearing DPRD Kota Mojokerto dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) di ruang sidang paripurna Rabu (6/2). Kalangan dewan mengawali dengan menyoroti banyaknya warga yang terkena demam berdarah, penanganan dari Dinkes hingga buruknya layanan kader jumantik di lapangan.

Deni Novianto dari Fraksi Persatuan Demokrasi Keadilan (PDK) menyoroti metode penanganan kasus demam berdarah. Di sejumlah tempat kader jumantik atau petugas Dinkes praktis hanya mendatangi dan mencatat. Padahal, dirasa butuh penjelasan yang baik.

’’Apalagi, jika ada fogging tentu warga akan lego,’’ ujarnya. Selain itu, politisi Demokrat ini juga menanyakan seputar kebijakan fogging dan pengobatan pasca munculnya kasus demam berdarah. ’’Ini kebijakan lokal atau nasional? Termasuk standarisasi pengobatannnya,’’ tanya dia.

Choiroyaroh dari Fraksi PKB, mengatakan, masih ada tempat yang luput dari pemantauan. Itu seperti di tempat-tempat ibadah hingga pondok pesantren. Lantaran, keberadaan kader praktis hanya fokus di kawasan pemukiman. ’’Tempat-tempat ibadah hingga pondok pesantren ini jarang dipantau kader jumantik. Padahal, ini penting dipantau,’’ katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Junaedi Malik mendesak agar kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dievaluasi ulang. Selain itu, diperlukan penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) penanganan kader jumantik jika ada kasus demam berdarah.

’’Anggaran PSN ini mencapai Rp 1,4 miliar. Memang, sebagian besar untuk honor. Ini perlu briefing ulang. SOP perlu diatur lagi,’’ sorotnya. Di samping itu, Junaedi juga meminta Dinkes menyerahkan SK wali kota terkait kader jumantik. Itu untuk memeriksa efektivitas kader selama ini.

’’Sampaikan kepada kami. Dan apa SOP setelah terjadi DBD?,’’ tukasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Ch Indah Wahyu bakal mengevaluasi ulang keberadaan kader jumantik. Diakuinya keberadaan kader jumlahnya banyak, namun kinerjanya memang perlu dievaluasi. ’’Kami siap merubah SOP. Juga melakukan refresh pengetahuan kader,’’ kata dia.

Terkait fogging, kata Indah, merujuk aturan Kemenkes, bisa dilakukan jika ada tiga kasus DBD dalam satu lingkungan. Faktanya, di kota belum ada tiga kasus terjadi dalam satu lingkungan. ’’Kami sudah dua tahun tidak ada pengadaan malation. Kalau sekarang di Jatim obat itu terstandar? Kami belum tahu,’’ sebut Indah.

Menurut Dinkes, per 31 Januari 2019, di Kota Mojokerto terdapat 46 kasus demam berdarah (DD), demam berdarah dengue (DBD), shock syndrome dengue, dan lainnya. Yang mana, kesemuanya kerap ditandai penurunan kadar trombosit hingga di bawah 100 ribu. Kasus DBD yang terpantu ada 7 kasus di Kelurahan Surodinawan, Pulorejo, Blooto, hingga Kedundung. 

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia