Selasa, 25 Jun 2019
radarmojokerto
icon featured
Sambel Wader

12 Hakim Harus Tangani 936 Perkara, Tertinggi Kasus Narkoba

03 Februari 2019, 22: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Humas Pengadilan Negeri Mojokerto Erhamuddin.

Humas Pengadilan Negeri Mojokerto Erhamuddin. (Muh. Ramli/radarmojokerto.id)

Dari tahun ke tahun, perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto terus meningkat. Namun, dari penambahan perkara tersebut sejauh jumlah majelis hakim yang ada tidak sebanding.

Imbasnya, pemutusan perkara tahun lalu belum semua mampu dituntaskan. Berikut bincang-bincang Moh. Ramli bersama Humas PN Mojokerto, Erhamuddin.

Benarkah majelis hakim di PN Mojokerto mengalami kekurangan?

Ya benar. Memang di PN Mojokerto dari 2018 lalu masih kekurangan hakim. Jadi, untuk sekarang terhitung ada 12 hakim, yang di dalamnya ada ketua dan humas.

Bagaimana cara memaksimalkan hakim yang ada?

Alhamdulillah, untuk masalah persidangan tetap berjalan. Walapun ketua dan humas juga ikut membantu di dalamnya. Namun, harus diakui di PN Mojokerto sangat kerepotan. Riwa-riwi karena keterbatasan hakim yang dampaknya setiap hakim harus tetap memimpin sidang pada perkara yang ada. Apalagi, saat ini perkara yang dilempar ke PN naik terus dari tahun ke tahun.

Berapa perkara yang masuk di tahun 2018 lalu?

Untuk tahun 2018 lalu, pidana dan perdata mencapai 936 perkara. Terbagi atas 650 perkara pidana, 286 perkara perdata. Jadi, dari penilaian PN itu sangat banyak sekali, jika dibandingkan dengan hakim yang hanya 12 orang. Kalau melihat perkara yang ada, seharusnya hakim itu ditambah tiga orang lagi.

Karena untuk 600 perkara, idealnya harus ada 15 hakim. Karena itu, dampaknya kita bisa rasakan sendiri sekarang. Perkara pidana pada tahun 2018 lalu misalnya, masih tersisa 151 perkara belum diputus hingga sekarang. Tetapi, yang pasti, meskipun kerepotan, kinerja para hakim tetap maksimal.

Tertinggi dari perkara apa?

Masih didominasi narkoba. Dan itu berlaku dimana-mana. Karena memang masalah narkoba adalah masalah nasional. Untuk di PN Mojokerto sendiri, di tahun 2018 ada sebanyak 274 perkara narkoba. Yang sudah diputus sudah 239 perkara. Yang belum diputus sekarang tingga 67 perkara.

Bagaimana sikap PN Mojokerto pada perkara narkoba ini?

Untuk PN sendiri tentu hanya menerima dan mengadili. Kami tidak bisa berbuat banyak. Kita kan hanya sebagai penengah. Jadi, tentu harusnya untuk masalah narkoba ini harus disikapi tegas oleh pemerintah daerah bagaimana upaya yang harus dilakukan.

Supaya narkoba di Mojokerto ini tidak terus marak setiap tahunnya. Masalah peredaran khususnya, jangan dianggap sepele. Sebab narkoba ini sangat bahaya.

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia