Senin, 21 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Ini Alasan MKP Memilih Banding Atas Putusan Pengadilan Tipikor

29 Januari 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

MKP saat mendengarkan pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya 21 Januari lalu.

MKP saat mendengarkan pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya 21 Januari lalu. (dok/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Proses hukum kasus dugaan korupsi yang dialami Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP), belum berakhir. Kemarin (28/1) ia resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surabaya.

Kepastian banding itu disampaikan kuasa hukumnya, Muhajir, SH, secara tertulis ke Ketua Pengadilan Tipikor, Surabaya, kemarin. Alasannya, MKP tak terima atas hukuman yang dijatuhkan majelis hakim Tipikor, Senin (21/1) lalu. ’’Banyak hal yang membuat kami tidak sependapat,’’ ungkapnya.

Penolakan terhadap putusan itu terkait dengan hukuman penjara selama 8 tahun, denda Rp 500 juta subsider kurungan 4 bulan, uang pengganti Rp 2,75 miliar, serta pencabutan hak politik selama lima tahun pasca menjalani semua hukuman. ’’Semua. Semuanya kami tidak sepakat dan tidak terima,’’ ungkap Muhajir yang terkesan enggan merinci alasan ketidakpuasannya terhadap putusan majelis hakim tersebut.

Pun demikian dengan ketua tim penasihat hukum MKP, Mariyam Fatimah, SH. Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, dia juga enggan menjawab secara detail atas alasan MKP mengajukan banding. Maryam hanya menegaskan, jika dokumen pengajuan banding sudah dimasukkan ke pengadilan Tipikor, Surabaya.

Sejak awal, tim penasihat hukum MKP konsisten menolak dakwaan jaksa KPK atas tuduhan menerima gratifikasi perizinan 22 tower di Kabupaten Mojokerto. Alasannya sederhana. Jaksa KPK dianggap tak memiliki bukti atas penerimaan uang senilai Rp 2,75 miliar dari dua perusahaan tower, PT Protelindo dan PT Tower Bersama Group.

Justru, bantahan demi bantahan yang selalu dilayangkan MKP selama proses persidangan, menjadi salah satu alasan hakim untuk memberikan hukuman berat. Hakim menyebut, MKP tak pernah mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya.

Meski diberi hukuman berat, namun hakim tetap memberikan diskon. Dari tuntutan jaksa KPK selama 12 tahun penjara, MKP divonis selama 8 tahun penjara. Hakim menilai, MKP masih memiliki keluarga yang menjadi tanggungannya.

Sementara itu, langkah banding yang diajukan MKP ini, berdampak sistemik. Di antaranya, Kabupaten Mojokerto tak bisa dengan cepat memiliki bupati baru. Karena, Wakil Bupati Pungkasiadi tak bisa menggantikan kedudukannya sebelum kasus ini memasuki masa inkracht.

Untuk proses banding, pengadilan tinggi membutuhkan waktu paling lambat selama 5 bulan. Dengan proses banding, maka kasus tersebut proses beranjak ke kasasi yang membutuhkan waktu hingga 5 bulan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di tingkat Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Empat Lingkungan Peradilan.

Perlu diketahui, MKP ditahan KPK sejak akhir April lalu. Dengan tuduhan telah melakukan korupsi perizinan tower senilai Rp 2,750 miliar. Di awal September, kasus ini bergulir ke persidangan. Selama persidangan, MKP selalu membantah dakwaan jaksa dan alat bukti yang dihadirkan. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia